Trijanto Sentil 70 Penghargaan Pemkot Blitar: Jangan Sekadar Trofi, Rakyat Butuh Reformasi Nyata

BLITAR, HARIAN-NEWS.com. – Refleksi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Blitar dalam diskusi terbuka bertajuk “Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Kota Blitar, Antara Harapan, Realita, dan Tantangan 5 Tahun ke Depan” di Museum PETA, Minggu malam (1/3/2026), menuai tanggapan kritis.

Dalam forum yang dihadiri pejabat daerah, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, LSM, dan media tersebut, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menyampaikan bahwa selama satu tahun kepemimpinannya, Pemerintah Kota Blitar telah meraih 70 penghargaan di berbagai bidang.
“Ini adalah hasil nyata dari kerja keras tim kami dalam mengelola pemerintahan,” ujar wali kota yang akrab disapa Mas Ibin.

Namun, capaian tersebut mendapat respons tajam dari Mohammad Trijanto, SH, MH, MM, pendiri Revolutionary Law Firm sekaligus Ketua Umum Ormas Ratu Adil (Rakyat Tuntut Amanah Keadilan). Dalam organisasi tersebut terdapat sejumlah sel kerja, di antaranya FMR (Front Mahasiswa Revolusioner) dan KRPK (Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi).

Trijanto menilai, mengukur keberhasilan pemerintahan hanya dari jumlah penghargaan merupakan pendekatan yang keliru.
“Jika refleksi satu tahun hanya dihitung dari jumlah trofi, maka yang paling sukses adalah lemari kaca di kantor karena penuh piala,” ujar Trijanto dengan nada kritis.

Ia menegaskan, masyarakat tidak hidup dari trofi, melainkan dari kualitas tata kelola dan integritas sistem pemerintahan.
“Penghargaan sebanyak apa pun tidak akan berarti jika tidak disertai perubahan nyata dalam kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Rakyat butuh jaminan bahwa sistem berjalan baik,” katanya.

Trijanto juga menyoroti pentingnya pengawasan yang kuat dalam administrasi pemerintahan.

Ia menyinggung pengalaman daerah yang berkali-kali meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, namun tetap terjadi operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah pada 2018.
“Ini menunjukkan bahwa administrasi yang rapi tidak menjamin terhindar dari korupsi jika pengawasan tidak efektif,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menyerukan perlunya reformasi struktural dalam birokrasi.
“Penghargaan tanpa reformasi struktural hanya menjadi kosmetik birokrasi. Yang dibutuhkan rakyat adalah sistem yang kokoh dan transparan,” tegasnya.

Trijanto mengajak pemerintah menjadikan refleksi satu tahun sebagai momentum evaluasi substantif, dengan menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: apakah terjadi perubahan pola kerja birokrasi, apakah pengelolaan anggaran berbasis dampak, dan apakah pengawasan internal diperkuat secara signifikan.
“Masyarakat Kota Blitar tidak alergi terhadap penghargaan, tetapi kami menginginkan jaminan bahwa setiap celah penyimpangan telah ditutup secara sistemik,” imbuhnya.

Ia berharap refleksi satu tahun kepemimpinan tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi komitmen nyata untuk perubahan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
“Integritas tidak boleh bergantung pada siapa yang memimpin, tetapi pada sekuat apa sistem itu dirancang dengan baik,” pungkas Trijanto.

Jurnalis: Paeto/Rif