
BLITAR, HARIAN-NEWs.com – Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, memfasilitasi penyelenggaraan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pasca Pemilihan 2024.
Acara ini diikuti oleh sedikitnya 200 peserta, warga masyarakat dari Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung.
Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 20 November 2024, di Hotel Santika, Jalan Soekarno, Kota Blitar.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Jawa Timur A’ang Kunaefi, Ketua KPU Kota Blitar Rangga Bisma Aditya , Ketua KPU Kabupaten Blitar, Komisioner KPU Tulungagung, Guntur Wahono, dan Erma Susanti, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
Doktor Khoirul Anam, seorang akademisi dari Universitas Tulungagung, tampil sebagai pembicara utama.
Ia menekankan pada perspektif hukum pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Baik bagi penyelenggara Pilkada, Peserta dan juga warga masyarakat serta ASN, TNI,/Polri.
Bahkan, Doktor Anam menyinggung ada konsekwensi hukum pidana bagi pelanggar UU Pemilu Tahun 2015 Nomor 1 Tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.
Dalam kesempatan tersebut, Romy Soekarno menekankan bahwa saat ini kita disorot dunia. Untuk itu dibutuhkan bangkitnya mental dan karakter building Bung Karno untuk menegaskan demokrasi.
” Apa tidak malu index demokrasi kita hanya 6,71 berada diurutan 87 di unia dibawah Papua Nugini dan Timor Leste. Malu dong, ngisin-ngisini,” kata Romi, menyampaikan data economic intelegen
Ia menambahkan, kita wajib bergotongroyong memantau KPU agar benar-benar benar netral, agar KPU bisa menjalankan kerjanya dengan baik.
” Tolong jangan ada instruksi khusus dari semua pihak yang dapat merusak demokrasi, karena itu pentingnya netralitas penyelenggara Pemilu, ASN, TNI/Polri, serta menghindari segala bentuk intimidasi,” harap Romy.
Ketua KPU Jawa Timur A’ang Khunaefi dan Ketua KPU Kota Blitar Rangga Bisma Aditya juga menyatakan kesiapan mereka sebagai penyelenggara Pilkada 2024.
Di hari yang sama KPU Kota Blitar menyelenggarakan Bimtek dan Simulasi Sirekap yang diikuti PPK, PPS dan KPPS
Menurut data dari KPU Jawa Timur, partisipasi pemilih di wilayah tersebut pada Pilkada sebelumnya mencapai 75%, dan diharapkan angka ini dapat meningkat pada Pilkada 2024. Selain itu, KPU juga telah menyiapkan berbagai program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi ini.
Dengan adanya sosialisasi dan pendidikan pemilih ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam menentukan masa depan daerahnya melalui Pilkada yang jujur dan adil.