Setahun Program MBG di Tulungagung Meluas, DPRD Tekankan Pengawasan Ketat

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung menunjukkan perkembangan pesat. Meski demikian, DPRD Kabupaten Tulungagung menegaskan bahwa masifnya pertumbuhan jumlah dapur dan tingginya animo masyarakat harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat.

Ketua Komisi B DPRD Tulungagung dari Fraksi Gerindra, Widodo Prasetyo, S.P., MMA., mengatakan Komisi B secara rutin melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni pemenuhan gizi anak serta pengurangan beban ekonomi keluarga.

“Saya sering turun langsung dan berkomunikasi dengan masyarakat. Animonya besar, dan ini menunjukkan MBG punya potensi berkembang sangat luas di Tulungagung,” kata Widodo dalam wawancara bersama Harian News, Rabu (17/12/2025), di Kantor DPRD Tulungagung.

Menurut Widodo, dampak positif program MBG mulai dirasakan. Anak-anak yang sebelumnya berangkat sekolah tanpa sarapan kini memperoleh asupan gizi sejak pagi. Di sisi lain, kebiasaan jajan anak dinilai berkurang sehingga pengeluaran orang tua dapat ditekan.

Namun, ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan program tidak semata diukur dari banyaknya dapur MBG yang berdiri. Kualitas layanan, kesinambungan distribusi, serta pengawasan kesehatan harus menjadi perhatian utama.

Terkait jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Widodo mengakui belum memiliki data riil secara menyeluruh. Berdasarkan hasil pantauan lapangan, hampir seluruh kecamatan di Tulungagung telah memiliki dapur MBG, baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pembangunan.

Di Kecamatan Besuki, tercatat tiga dapur MBG mulai dibangun. Sementara di Kecamatan Bandung, jumlah dapur yang direncanakan mencapai lima hingga enam unit, dengan sebagian sudah beroperasi dan jarak antar dapur relatif berdekatan.

Hasil inspeksi mendadak (sidak) di Rejotangan dan Desa Jabalsari, Kecamatan Wonorejo, menunjukkan satu dapur mampu menyalurkan sekitar 2.600 hingga 2.800 porsi per hari dan hingga kini masih berjalan secara berkelanjutan.

Meski secara umum berjalan lancar, Widodo tidak menampik adanya persoalan di lapangan. Insiden yang terjadi di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, disebutnya sebagai peringatan agar pengawasan tidak kendor.

“Kasus itu memang sudah diselesaikan. Tetapi ini menjadi alarm bahwa kontrol harus terus diperketat, terutama dari Dinas Kesehatan,” tegasnya.

Komisi B DPRD Tulungagung menilai evaluasi menyeluruh tetap diperlukan agar permasalahan pada tahun pertama pelaksanaan tidak terulang. Menurut Widodo, perluasan program tanpa penguatan sistem pengawasan berpotensi memunculkan persoalan baru.

Di sisi lain, Komisi B menyatakan dukungan terhadap MBG sebagai program nasional. Namun dukungan tersebut disertai tuntutan akuntabilitas dan pengawasan berlapis.

“Kami mendukung penuh. Tapi yang paling penting, program ini harus berjalan konsisten, aman, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Widodo.

Program MBG di Tulungagung kini berada di persimpangan antara ekspansi dan evaluasi. DPRD menegaskan keberhasilan program tidak cukup diukur dari kuantitas dapur yang berdiri, melainkan dari kualitas layanan dan jaminan keamanan gizi bagi masyarakat.

Jurnalis: Pandhu
Editor: Arief Gringsing