Rapat Terbuka Jadi Jalan Tengah Atasi Ketegangan DPRD dan Eksekutif Blitar

Rapat terbuka Solusi mencairkan ketegangan eksekutif – legislatif (foto by Etok).

BLITAR, HARIAN-NEWS.com – Ketegangan yang mencuat antara DPRD Kabupaten Blitar dengan Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Herdihansah, kembali menegaskan pentingnya komunikasi yang sehat dalam pemerintahan daerah.

Wakil Ketua DPRD Blitar, M. Rifa’i, dengan nada kecewa menyebut minimnya dialog antara eksekutif dan legislatif telah menimbulkan dampak serius. “Ini bukan sekadar masalah internal pemerintahan, tapi juga menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Padahal, di masa lalu, Bupati Rijanto dikenal piawai menjaga komunikasi, terutama saat berpasangan dengan Wakil Bupati Marhaenis Urip Widodo. Hubungan harmonis kala itu melahirkan kebijakan yang bermanfaat sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik.

Kini, kondisi berbalik. Rifa’i menyoroti enggannya Bupati dan Wakil Bupati duduk bersama membahas agenda penting, seperti pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 dan Rancangan APBD 2026. Hal ini memunculkan kesan bahwa roda pemerintahan tersendat dan abai pada aspirasi rakyat.

Bupati Rijanto sendiri sempat menyampaikan harapan agar hubungan eksekutif dan legislatif bisa diperbaiki, terutama dalam momentum hari jadi Pemkab Blitar. Namun, harapan itu dinilai hanya sebatas wacana jika tidak diikuti tindakan nyata.

Pemerintahan yang baik menuntut keterbukaan, kolaborasi, dan ruang dialog. DPRD sebagai representasi rakyat wajib menyuarakan aspirasi, sementara eksekutif harus siap mendengarkan dan mencari solusi bersama.

Kini, jalan tengah yang ditunggu publik adalah rapat terbuka antara DPRD dan eksekutif. Hanya dengan komunikasi jernih dan kesediaan untuk duduk bersama, Blitar bisa kembali berjalan di jalur pembangunan yang pro-rakyat.

Jurnalis etok/HN
Editor Tanu Metir