Perda Perubahan APBD Tulungagung Tahun 2022 Disahkan pada Rapat Paripurna

HARIAN-NEWS.com – APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 bertambah dari Rp2.508.713.753.391,00 menjadi Rp 2.565.158.782.673,00. Penambahan anggaran tersebut setelah disahkannya Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung, Sabtu, 10 September 2022, di ruang Graha Wicaksana.

Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) juga diikuti dengan adanya perubahan anggaran belanja dari Rp 2.666.839.183.703,00 meningkat menjadi Rp3.20.546.945.327,00.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Marsono, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung siang itu berlangsung lancar. Turut mendampingi para Wakil Ketua DPRD, H. Asmungi, Baharudin dan Ali Masrup.

Adapun pembahan lain yang mendapatkan perhatian dari fraksi-fraksi yang ada diantaranya; Anggaran dan Pelayanan e KTP, penambahan anggaran modal menunjang e KTP untuk empat kecamatan, Tanggungunung, Boyolangu, Kauman dan Ngunut.

Terkait dengan sumberdaya manusia Fraksi PKB juga menambahkan perlunya penanganan serius pemberantasan stunting, honor Linmas,dan peningkatan SDM di seluruh wilayah Tulungagung.

Bidang Pendidikan juga menjadi perhatian, perlunya penambahan anggaran untuk pemberlakuan kurikulum merdeka tahun 2023, peningkatan kerjasama untuk penanganan Pendidikan gratis yang tepat sasaran.

Kesejahteraan tenaga Pendidikan, guru honorer agar terus ditingkatkan dan diterimakan sesuai nomenklaturnya.

Zakat profesi dari ASN yang cukup besar diharapkan adanya dana pencadangan untuk pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024. Anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaran demokrasi itu membutuhkan anggaran 100 miliar.

Selain itu perihal parkir juga mendapatkan perhatian serius, utamanya mengenai evaluasi petugas parkir, pengelola parkir, tarif parkir, wilayah parkir, dan peningkatan PAD melalui parkir.

Lingkungan hidup juga menjadi perhatian serius, untuk penanganannya diharpkan dapat melakukan kerjasama dengan perusahan-perusahaan dalam pengelolaan anggaran CSR juga terhadap cabang-cabang perusahaan.

Pelayanan public juga diharapkan dapat ditingkatkan, diantaranya dengan melakukan pelayanan yang SMART, Millenial dan educative.

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Pasar Ngemplak dibutuhkan adanya ketegasan petugas.

Untuk Pemerintahan Desa diharapkan adanya peningkatan keterampilan dan kapasitas perangkat desa dengan dilakukan Diklat bagi perangkat desa.

Pengawasan pemerintah daerah juga diharapkan mampu menjangkau pemerintahan desa dalam semua aspek, termasuk pada proses rekruitmen perangkat desa agar mendapatkan SDM perangkat desa yang berkualitas. Itu semua bisa dicapai jika prosesnya dilakukan dengan transparan, akuntabel dan jurdil dan yang utama bebas dari unsur KKN.

Bidang peternakan juga menjadi prioritas utamanya mengenai kesehatan hewan, rumah potong hewan yang representative  dengan memperhatikan kaidah kesehatan, lingkungan dan penanganan limbahnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati Tulungagung Maryoto Birowo hadir bersama Wakil Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo dan Asisten, Staf Ahli, jajaran Kepala OPD, Direktur BUMD serta para Camat se Kabupaten Tulungagung.