SURABAYA, HARIAN-NEWS.com – KAMIS (20/1/2022)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa klaim penurunan angka kemiskinan Jatim berkontribusi turunkan angka kemiskinan nasional sebesar 30 persen, Rabu (19/1/2022).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penurunan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sepanjang periode Maret hingga September 2021 mencapai 313,13 ribu jiwa. Penurunan itu berhasil mengoreksi angka kemiskinan Jatim dari 4,57 juta jiwa (11,40%) menjadi 4,25 juta jiwa (10,59%) atau turun 0,81 persen.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, dengan penurunan kemiskinan tertinggi se Indonesia, Jatim mampu berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 30,13 persen. Secara nasional, penurunan angka kemiskinan mencapai 1,03 juta jiwa dari total penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,5 juta jiwa.
Menurut Khofifah, capaian ini patut disyukuri di tengah berbagai tekanan yang terjadi akibat gelombang kedua pandemi Covid-19. Terlebih, penurunan angka kemiskinan ini juga diikuti dengan menipisnya disparitas angka kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Di perdesaan, penurunan angka kemiskinan terjadi dari 15,05 persen menjadi 13,79 persen atau terkoreksi minus 1,26 poin. Sedangkan di perkotaan, angka kemiskinan turun dari 8,38 persen menjadi 7,99 persen atau terkoreksi minus 0,39 persen.
“Penurunan angka kemisikinan di perkotaan ini patut kita syukuri bersama. Sebab, tahun lalu mulai Maret 2020 sampai Maret 2021 angka kemiskinan di perkotaan ini terus mengalami peningkatan meski kemiskinan di perdesaan sempat mengalami penurunan,” tutur Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/1).
Dengan penurunan angka kemiskinan di perdesaan dan perkotaan, Gubernur Khofifah menegaskan, disparitas angka kemiskinan pun semakin mengecil antara keduanya. Yakni turun dari 6,67 persen pada Maret 2021 menjadi 5,8 persen pada September 2021.
Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, penurunan angka kemiskinan di Jatim juga diikuti dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) kemiskinan dari 1,841 pada Maret 2021 menjadi 1,576 pada September 2021. Sedangkan indeks keparahan (P2) kemiskinan turun dari 0,429 pada Maret 2021 menjadi 0,327 pada September 2021.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga menjelaskan, penurunan angka kemiskinan juga selaras dengan menurunnya ketimpangan berdasarkan indeks gini ratio. Pada periode yang sama, gini ratio Jatim turun 0,010 poin dari 0,374 menjadi 0,364. Seperti halnya angka kemiskinan, gini ratio di perdesaan dan perkotaan juga sama-sama mengalami penurunan. Gini ratio di perkotaan turun dari 0,387 persen menjadi 0,379 persen. Sedangkan gini ratio di perdesaan menurun dari 0,324 persen menjadi 0,319 persen.
“Capaian yang telah baik ini harus terus diikhtiari dengan sungguh-sungguh untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, gini ratio akan terus menipis dan mengurangi ketimpangan pengeluaran masyarakat,” tutur Khofifah.
Khofifah menegaskan, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Jatim tentu berseiring dengan berbagai program perlindungan sosial dan berbagai bansos dari pemerintah pusat, kerja keras dari bupati/ walikota serta sinergitas dari berbagai instansi vertikal, lembaga keuangan dan dunia usaha disertai kerja keras semua warga dan tim Pemprov Jawa Timur.
Release dari Humas Pemprov Jatim
