Jawaban Wali Kota Malang Soal Empat Ranperda Masih Dikaji DPRD

MALANG, HARIAN- NEWS.com – DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna terkait tanggapan Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap empat rancangan peraturan daerah (Ranperda), yakni: perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2023, perubahan status Perseroan Daerah BPR Tugu Artha, penyertaan modal Perseroan Daerah BPR Tugu Artha, dan pengelolaan penyelenggaraan perparkiran.

Rapat ini berlangsung pada, Rabu, 12 Maret 2025 di Gedung Paripurna DPRD Kota Malang.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyebutkan bahwa keempat Ranperda tersebut masih membutuhkan pendalaman dari masing-masing fraksi sebelum mencapai pengambilan keputusan final.

“Keempat Ranperda ini memang memiliki urgensi yang tinggi. Namun, beberapa di antaranya masih perlu pencermatan lebih lanjut. Di DPRD biasanya akan dilakukan penyesuaian beberapa item agar lebih sesuai,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, DPRD akan menggali lebih dalam setiap potensi yang ada dan akan meminta masukan dari para akademisi. Langkah ini bertujuan memastikan regulasi yang dihasilkan sejalan dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat Kota Malang.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa empat Ranperda tersebut masih dalam tahap penyesuaian dengan regulasi yang berlaku. “Kami sudah memberikan jawaban atas beberapa poin terkait empat Ranperda tersebut, dan saat ini masih dalam proses pendalaman oleh fraksi-fraksi di DPRD,” terangnya.

Terkait penyertaan modal untuk BPR Tugu Artha Sejahtera, Wahyu menyebutkan pihaknya berencana mengusulkan anggaran sebesar Rp7 miliar per tahun. Namun, ia menegaskan realisasinya bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

“Kami akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Usulan sudah diajukan, tetapi dalam pembahasan nanti akan dilihat lebih lanjut bagaimana kondisi Kota Malang,” pungkas Wahyu.