Hasil MUSPADI Tak Boleh Hanya Jadi Catatan! DPRD Siap Kawal Hingga Terwujud

• Foto: Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung, Widodo Prasetyo, SP, MMA.,

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung, Widodo Prasetyo, SP, MMA., dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa hasil Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (MUSPADI) 2025 tidak boleh berhenti di atas kertas, tidak boleh mandek di meja rapat, dan tidak boleh gagal diwujudkan.

Dalam acara yang digelar pada Kamis, 31 Juli 2025 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Widodo hadir langsung untuk menyampaikan dukungan konkret. Menurutnya, forum seperti MUSPADI memiliki posisi strategis dalam menguatkan arah kebijakan daerah yang berkeadilan, berpihak, dan benar-benar menyentuh kelompok rentan.
“Kami di DPRD menjalankan tiga fungsi: legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tiga-tiganya akan kami gerakkan untuk memastikan hasil MUSPADI bukan sekadar wacana. Komitmen ini bukan slogan, tapi aksi nyata,” tegas Widodo.

Anggaran Inklusif, Regulasi Responsif
Widodo yang juga duduk dalam Badan Anggaran DPRD menggarisbawahi pentingnya keberpihakan anggaran terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Ia memastikan, masukan dari MUSPADI akan dikawal agar terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kami dorong regulasi yang inklusif, kami kawal anggaran yang pro terhadap mereka yang selama ini termarjinalkan. Sudah saatnya mereka tidak hanya didengar, tapi juga diberdayakan,” ujarnya.

Tanggapan Serius atas Isu Diskriminasi
Dalam konteks isu diskriminasi di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, Komisi B tak tinggal diam. Widodo berkomitmen melakukan koordinasi intensif dengan instansi teknis, terutama Dinas Tenaga Kerja, agar ketimpangan tidak berlarut.
“Kalau ada ketimpangan, kami tangani. Kalau ada diskriminasi, kami sikapi. Kalau ada ketidakadilan, kami hadapi,” tuturnya dengan tegas.

Partisipasi Kelompok Rentan dalam Legislasi
Widodo menyebutkan bahwa Komisi B berupaya keras membuka ruang partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses legislasi maupun pengawasan.
“Mereka tak sekadar jadi objek kebijakan, tapi juga subjek. Suara mereka penting, pengalaman mereka berharga, dan gagasan mereka layak diperjuangkan,” tandasnya.

Komitmen Mengawal, Bukan Sekadar Mengamini
Widodo menegaskan, hasil MUSPADI 2025 bukan hanya akan dicatat, tetapi juga akan diimplementasikan, diakselerasi, dan dimonitor secara berkala.
“Kami ingin setiap rekomendasi berubah menjadi program, setiap program menjelma menjadi manfaat, dan setiap manfaat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya penuh semangat.

Imbauan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha
Tak lupa, Widodo juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk ikut menjadi bagian dari gerakan inklusif ini.
“Mari kita bangun Tulungagung yang lebih adil. Mari kita beri ruang pada perempuan dan penyandang disabilitas untuk tumbuh, berkarya, dan berdaya. Karena keberdayaan mereka adalah kemajuan kita semua,” pungkasnya.

Reporter: Pandhu
Editor: Tanu Metir