BLITAR, Harian-news.com — Plt Ketua KONI Kota Blitar Elim Tyu Samba bersama ratusan atlet dan insan olahraga turun aksi menuntut kepastian pencairan anggaran hibah serta pengembalian kantor sekretariat KONI Kota Blitar, Senin (7/9/2026). Aksi tersebut menjadi puncak kekecewaan setelah berbagai upaya audiensi dan komunikasi dengan Pemerintah Kota Blitar belum menghasilkan kepastian.
Elim yang juga Wakil Wali Kota Blitar turun langsung bersama para atlet dan pengurus KONI. Mereka mendesak Pemkot Blitar segera memberikan kepastian agar pembinaan dan persiapan atlet menghadapi berbagai agenda olahraga, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur tahun depan, tidak terganggu.
“Kami sudah mengikuti apa yang menjadi kemauan pemerintah kota. Berbagai cara sudah dilakukan, tetapi kami memang sudah menemui jalan buntu,” tegas Elim kepada awak media.
Elim menyebut KONI telah tiga kali mengajukan permohonan audiensi dengan Wali Kota Blitar. Namun hingga aksi digelar, pertemuan tersebut belum terlaksana.
“Kami ingin bertemu dengan Bapak Wali Kota, namun hari ini beliau tidak menemui kami. Ini sangat disayangkan karena proses ini sudah berjalan lama,” ujarnya.
Sebelumnya, KONI juga telah mengikuti hearing bersama DPRD Kota Blitar dan Dinas Pemuda dan Olahraga. DPRD disebut telah menerima aspirasi dan mengirimkan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Namun, menurut Elim, belum ada tindak lanjut yang memberikan kepastian.
Salah satu alasan yang sebelumnya menjadi kendala adalah belum turunnya SK Plt Ketua Umum KONI dari provinsi. Elim menegaskan, SK tersebut kini sudah turun dan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.
“SK sudah turun, semuanya sudah sesuai. Tetapi kantor sekretariat belum dikembalikan dan anggaran juga belum turun,” tegasnya.
Menurut Elim, keterlambatan tersebut berdampak langsung terhadap pembinaan atlet. KONI membutuhkan kepastian anggaran untuk mempersiapkan atlet menghadapi berbagai agenda olahraga.
“Yang kami kasihan adalah atlet-atlet dan insan olahraga,” katanya.
Elim juga menyoroti alasan bahwa Plt tidak berwenang menandatangani proses anggaran maupun mengambil kembali kantor sekretariat. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Olahraga dan KONI Pusat yang menyatakan Plt memiliki kewenangan.
“Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Olahraga dan KONI Pusat. Plt itu bisa. KONI Provinsi juga bisa. Jadi saya kira di sini tidak ada alasan yang jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebelumnya telah dibuat nota kesepakatan yang memuat poin pencairan anggaran dan pengembalian kantor sekretariat KONI. Nota tersebut ditandatangani Plt Ketua KONI Kota Blitar, Ketua DPRD Kota Blitar, serta perwakilan Pemerintah Kota Blitar.
“Harapannya pemerintah daerah tidak ingkar janji lagi. Kami memberikan batas waktu sampai hari ini, tetapi belum ada kejelasan,” tegas Elim.
Terkait aksi, Elim menegaskan kegiatan tersebut murni inisiatif insan olahraga dan tidak diinstruksikan KONI. Panitia juga telah mengantisipasi potensi kericuhan dengan memberikan tanda tali berwarna pink kepada peserta.
“Kami sangat menyayangkan kalau ada pihak yang membuat kericuhan. Itu bukan anggota KONI. Bisa dibuktikan melalui dokumentasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemkot Blitar melalui Pj Sekda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menegaskan penundaan pencairan anggaran KONI bukan untuk mengulur waktu.
Penundaan dilakukan untuk memastikan seluruh proses sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Terkait kantor KONI, Tri Iman menyebut aset tersebut merupakan milik masyarakat Kota Blitar. Karena itu, pengelolaannya harus diberikan kepada pihak yang memiliki kewenangan hukum sah untuk menandatangani perjanjian.
Jurnalis: Etok
Harian-news.com — Blitar
