Aksi Massa Pejuang Gayatri Rajapadni Tulungagung, Alarm Keras untuk Perbaikan Kinerja APH, Birokrasi dan Legislatif

Penasihat Hukum Pejuang Gayatri Rajapadni Mohammad Ababilil Mujaddidyn.

Aksi Pejuang Gayatri Rajapadni Tulungagung 

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com —
Aksi ratusan warga yang menamakan diri Pejuang Gayatri Rajapadni di depan Gedung DPRD Tulungagung, Kamis (11/9/2025), seakan menjadi alarm keras bagi wajah birokrasi di daerah. Mereka membawa tiga paket tuntutan, dari instan hingga jangka menengah, yang intinya sama: pemerintah harus berbenah, atau bersiap menghadapi gelombang protes lanjutan.

Penyalahgunaan kekuasaan, mafia hukum, hingga pelayanan publik yang dianggap rapuh.

Dokumen tuntutan resmi yang
dibacakan di depan DPRD diberi judul “Tuntutan Aksi Damai Pejuang Gayatri Rajapadni”.
Isinya tegas: pemerintah daerah, DPRD, hingga pemerintah pusat harus segera membenahi sistem pemerintahan yang selama ini dianggap abai terhadap suara dan nasib rakyat kecil.

Tuntutan massa disusun dalam tiga paket, yakni A8, B3, dan C17. Paket A berisi delapan poin yang harus dituntaskan dalam waktu 2 x 24 jam, Paket B berisi tiga poin yang diberi tenggat dua pekan, sedangkan Paket C terdiri dari 17 poin untuk jangka menengah.
“Ini bukan tuntutan kosong. Semua lahir dari aspirasi warga yang masuk ke posko. Jika dalam dua pekan tak ditindaklanjuti, aksi akan berlanjut,” tegas penasihat hukum Pejuang Gayatri, Mohammad Ababilil Mujaddidyn.

Paket A: Tuntutan Instan Massa mendesak pemerintah menindak praktik galian C ilegal, perusakan lingkungan, dan bangunan tanpa dasar hukum.

Sorotan juga diarahkan pada kasus lahan makam di Desa Ngepoh, Tanggunggunung, yang dinilai tanpa payung hukum. Berupa proyek pemakaman elit Shangrilla Memorial Park.

Paket B: Tenggat Dua Pekan Dalam waktu dua minggu, pemerintah diminta menyelesaikan keluhan warga Kaligentong, meningkatkan akuntabilitas pejabat publik, memperkuat pengawasan Inspektorat Daerah dengan melibatkan LSM profesional, serta menghentikan politik sektarian di tubuh pimpinan daerah.
“Kerenggangan elite sudah jadi tontonan. Publik butuh pemimpin yang kompak, bukan pecah kongsi,” lanjut Ababilil.

Paket C: Tuntutan Jangka Menengah Sebanyak 17 poin dalam paket ini menitikberatkan pada transparansi birokrasi, pemberdayaan UMKM lokal, hingga pelestarian kesenian daerah sebagai identitas Tulungagung.

Diperkirakan Massa Terbatas Sekitar 200 orang hadir dalam aksi tersebut. Menurut koordinator lapangan, sebagian massa gagal bergabung lantaran ada penyekatan di jalan menuju lokasi.

Pejuang Gayatri Rajapadni menegaskan mereka bukan organisasi formal dengan struktur ketua, sekretaris, dan bendahara. Koordinasi aksi hanya diatur oleh delapan korlap.

Jurnalis: Pandhu
Editor Tanu Metir