Ada Apa Wabup Mengusulkan Kabag BLP Dimutasi?

BLITAR,HARIAN-NEWS.com – Adanya dugaan penyuapan pada proses lelang system E proc (melalui internet) Kabupaten Blitar yang melibatkan Iwan Dwi Winarto selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Wakil Bupati Blitar mengusulkan Iwan Dwi Winarto dimutasi dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa.

Hal itu, diungkapkan oleh Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso pada awak media, Jumat (11/7/2023).

Menurut Wabup Rahmat Santoso, dari berbagai laporan masyarakat yang masuk kepadanya, menyebutkan, diduga kuat Kabag. BLP Iwan Dwi Winarto meminta dan menerima uang dari rekanan pada proses pengadaan barang dan jasa.

“Saya punya bukti dan siap jika nanti jadi saksi. Misalnya, oknum pejabat yang meminta sejumlah uang kepada rekanan yang ikut dalam proses lelang kegiatan pembangunan. Nilai kegiatannya sekitar Rp12 miliar,  terus minta uang Rp300 juta kepada pemenang lelang,itu sudah berapa persen,” katanya.

Dia juga berencana mengusulkan, agar  yang bersangkutan dimutasi menjadi kepala SD atau PAUD.

Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso berencana mengusulkan kepada Bupati Blitar Rini Syarifah agar  dimutasi sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sementara itu, ditempat terpisah menanggapi pernyataan Wabup Rahmat, Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Iwan Dwi Winarto menampik tudingan tersebut.

“Saya nggak pernah menerima apapun dari rekanan, apalagi meminta,” katanya saat dikonfirmasi,” katanya tegas.

Walau demikian, Rahmat berkata,” Kegiatan tersebut tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melainkan dukungan anggaran dari pusat. Padahal, pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati sudah berjuang keras untuk mendapatkan tambahan anggaran dari pusat untuk pembangunan di Kabupaten Blitar.”

Sejauh ini, tindakan tersebut secara otomatis berdampak pada kualitas pembangunan. Sebab, anggaran yang seharus digunakan untuk kegiatan pembangunan justru dialokasikan untuk kepentingan lain.

“Mbok sampek lebaran kuda, kalau kepala bagian layanan pengadaan (BLP) tidak diganti, pembangunan di Kabupaten Blitar pasti buruk,” tandasnya.

Wabup menduga, aksi minta jatah kepada para rekanan ini juga dalam rangka kepentingan pengisian kekosongan jabatan. Sebab, yang bersangkutan kini juga ikut menjadi salah satu peserta seleksi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

“Kalau nanti ternyata Pak Iwan itu lolos dan menjadi pejabat eselon 2 B, berarti rumor jual beli jabatan itu benar adanya,” ungkapnya.