Rifqi Firmansyah Ketua Forum Mitra SPPG Tulungagung sekaligus Ketua KADIN Tulungagung disela-sela Demo Damai Tulungagung, Selasa (30/6/2026).
TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga pekan disebut memunculkan dampak yang lebih luas daripada sekadar terhentinya distribusi makanan. Para peternak, petani, pelaku UMKM, hingga mitra penyedia bahan pangan di Kabupaten Tulungagung mengaku ikut merasakan dampak ekonomi akibat tersendatnya program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Forum Mitra SPPG Tulungagung sekaligus Ketua KADIN Tulungagung, Rifqi Firmansyah, usai aksi damai dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG di depan a(30/6/2026).Kantor Pemkab Tulungagung, Selasa (30/6/2026).
Menurut Rifqi, penghentian program selama 21 hari menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha kecil yang telah terlibat dalam ekosistem MBG bergantung pada kepastian pelaksanaan program pemerintah. Saat program berhenti, penyerapan hasil produksi ikut terhambat dan memicu penumpukan pasokan di pasar.
“Begitu MBG berhenti, dampaknya langsung terasa. Ayam, telur, hingga hasil pertanian kehilangan pasar. Harga anjlok karena pasokan menumpuk,” ujarnya.
Sektor unggas disebut menjadi salah satu yang paling terdampak. Harga ayam hidup yang sebelumnya berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram mengalami penurunan tajam. Bahkan harga Rp15.000 per kilogram, menurut Rifqi, sulit dicapai karena menurunnya permintaan pasar.
Kondisi serupa juga dirasakan peternak telur dan pelaku usaha sektor pangan lainnya yang mengalami penurunan daya serap produk.
Selain itu, mitra pelaksana juga mengaku menghadapi tekanan finansial. Rifqi memperkirakan setiap mitra kehilangan insentif operasional sekitar Rp6 juta per hari. Selama masa penghentian tiga pekan, kerugian yang ditanggung masing-masing mitra diperkirakan mencapai sekitar Rp100 juta.
Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa para mitra tidak datang untuk menyalahkan pemerintah. Mereka justru mendorong evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar persoalan administrasi maupun tata kelola tidak kembali menghambat pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
“Kami mendukung penuh evaluasi. Yang kami harapkan adalah kepastian. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali terjadi kendala administrasi,” tegasnya.
Rifqi menilai pemerintah perlu membangun tata kelola yang lebih kuat, transparan, dan memiliki kepastian hukum agar program yang melibatkan ribuan pelaku usaha tidak mudah terhenti.
Berdasarkan perhitungan Forum Mitra SPPG, Program MBG di Kabupaten Tulungagung diperkirakan mampu menggerakkan perputaran ekonomi hingga sekitar Rp120 miliar setiap bulan. Nilai tersebut mengalir kepada peternak ayam, petani sayur, pemasok bahan pangan, pelaku UMKM, hingga jasa distribusi di tingkat desa.
Menurut Rifqi, besarnya nilai ekonomi tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat jika dijalankan secara konsisten dengan dukungan kebijakan yang jelas.
Jurnalis : Pandhu
