Ahmad Bahar “Luncurkan” Buku tentang Kepemimpinan Kapolri, Angkat Isu Regenerasi dan Tata Kelola Polri

Keterangan foto: Penulis dan pengamat isu kepolisian Ahmad Bahar menunjukkan buku karyanya berjudul “Rapor Merah Sang Jenderal Listyo Sigit Prabowo” dalam diskusi terbatas bersama awak media di Tulungagung, Selasa (27/1/2026).

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Penulis dan pengamat isu kepolisian Ahmad Bahar akan meluncurkan buku terbarunya berjudul “Rapor Merah Sang Jenderal Listyo Sigit Prabowo”.

Buku tersebut memuat pandangan dan penilaian pribadi penulis mengenai kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, khususnya terkait durasi masa jabatan, dinamika internal organisasi, serta tantangan reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Peluncuran buku dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Februari 2026, mulai pukul 15.00 WIB, bertempat di Galeri Kopi Darmin, Jalan Duren Tiga Nomor 7E, Pancoran, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh direncanakan hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik, di antaranya Komjen (Purn) Oegroseno, Rismon Sianipar, dan Ahmad Bahar. Sementara itu, kehadiran Mahfud MD masih dalam tahap konfirmasi penyelenggara.

Dalam keterangannya, Ahmad Bahar menyampaikan bahwa buku tersebut disusun sebagai bentuk refleksi dan kontribusi pemikiran terhadap penguatan institusi kepolisian.

Ia menegaskan bahwa seluruh isi buku merupakan pandangan penulis berdasarkan pengamatan dan pengalaman pribadi.
“Apa yang saya tuliskan adalah pandangan saya sebagai penulis. Tujuannya untuk membuka ruang diskusi dan evaluasi, bukan untuk menyerang individu atau institusi,” ujar Bahar.

Pandangan tersebut juga disampaikan Bahar dalam diskusi terbatas bersama jurnalis Harian News di Angkringan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (27/1/2026).

Dalam forum tersebut, Bahar mengemukakan pandangannya mengenai pentingnya regenerasi kepemimpinan dalam organisasi besar seperti Polri.

Menurut Bahar, berdasarkan praktik dan preseden yang ia amati, masa jabatan Kapolri pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu tertentu.

Ia berpandangan bahwa sirkulasi kepemimpinan memiliki peran dalam menjaga dinamika organisasi dan pengembangan karier sumber daya manusia di internal kepolisian.
“Ini saya sampaikan dari sudut pandang manajemen organisasi. Regenerasi penting agar institusi tetap dinamis,” katanya.

Bahar juga menyinggung perlunya mekanisme pengawasan dan evaluasi berkelanjutan dalam kepemimpinan institusi penegak hukum. Menurutnya, diskursus publik mengenai tata kelola kepolisian merupakan bagian dari proses demokrasi.

Selain itu, Bahar mengemukakan pandangannya terkait hubungan Polri dengan dinamika politik nasional, terutama dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Ia menilai bahwa isu netralitas aparat penegak hukum merupakan perhatian publik yang perlu terus dijaga.
“Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada persepsi netralitas dan profesionalisme,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bahar juga berbagi pengalamannya terkait dunia penerbitan buku bertema politik dan kebijakan publik.

Ia menyebut bahwa tidak semua naskah yang ia tulis dapat diterbitkan dan beredar secara luas, karena berbagai pertimbangan di luar aspek penulisan.

Ia menegaskan bahwa buku terbarunya diterbitkan secara independen tanpa melalui mekanisme perizinan dari pihak yang menjadi objek pembahasan.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam ruang akademik dan kepenulisan.

Bahar berharap peluncuran buku tersebut dapat menjadi ruang dialog terbuka yang melibatkan berbagai perspektif, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.
“Saya berharap diskusi yang muncul bersifat konstruktif dan berorientasi pada perbaikan ke depan,” katanya.

Peluncuran buku ini menambah dinamika diskusi publik mengenai kepemimpinan kepolisian dan reformasi institusi penegak hukum, yang hingga kini masih menjadi salah satu topik penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

Jurnalis: Pandhu/Rif