Seminar Legislator di Kampus, Aspirasi Mahasiswa Masih Uji Komitmen DPRD

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com -; Sikap keterbukaan DPRD Kabupaten Tulungagung dalam menyerap aspirasi publik kembali disuarakan dalam Seminar Legislator bertema Membangun Kepemimpinan Progresif: Kolaborasi Mahasiswa dengan Legislator untuk Masa Depan Kampus yang digelar di Auditorium Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung (UBHI), Selasa (16/12/2025).

Anggota DPRD Tulungagung Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Sawung Permadhi, S.Hut., hadir sebagai pembicara utama. Ia menegaskan, kehadiran wakil rakyat di lingkungan kampus merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi generasi muda, khususnya mahasiswa.
“Ini salah satu upaya kami menyerap aspirasi. Ke depan kami akan terus berkomunikasi dengan DPM dan BEM agar harapan mahasiswa bisa diakomodasi,” ujar Yudha.

Pernyataan tersebut kembali menempatkan DPRD pada pertanyaan mendasar: sejauh mana aspirasi mahasiswa benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan, bukan berhenti pada ruang diskusi dan momentum seremonial.

Rektor Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Dr. Imam Sujono, S.Pd., M.M., mengakui bahwa pelibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan kampus masih dilakukan melalui mekanisme terbatas. Menurutnya, audiensi menjadi jalur utama penyaluran aspirasi mahasiswa.
“Ada forum audiensi agar masukan mahasiswa tertampung. Itu bentuk pelibatan,” katanya.

Ia mencontohkan aspirasi mahasiswa terkait ruang belajar yang dinilai kurang kondusif, yang kemudian ditindaklanjuti melalui kebijakan perbaikan sarana prasarana. Namun demikian, pihak kampus menegaskan mahasiswa belum dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan strategis.

Terkait penegakan aturan, Rektor menegaskan setiap dugaan pelanggaran atau konflik kepentingan di internal kampus akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, melalui tahapan klarifikasi hingga penjatuhan sanksi.
“Kami tidak langsung mengeksekusi, semua harus sesuai aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Yudha menegaskan fungsi pengawasan DPRD tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Legislator, menurutnya, harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebijakan eksekutif berjalan sesuai regulasi.
“Kami harus terjun langsung ke masyarakat dan dunia pendidikan agar perda dan kebijakan benar-benar dilaksanakan,” katanya.

Ia mencontohkan Perda Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin) yang dinilai memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Meski demikian, efektivitas implementasinya di lapangan masih membutuhkan evaluasi terbuka dan terukur.

Menanggapi posisi politik, Yudha menegaskan Fraksi PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi. Ia mengklaim tidak akan ragu mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kalau ada kebijakan yang kurang pas, pasti kami kritisi dan beri masukan,” ujarnya.

Seminar ini kembali menegaskan ironi demokrasi kampus dan daerah: ruang dialog dibuka, tetapi realisasi aspirasi masih menunggu pembuktian. Mahasiswa dan publik kini dihadapkan pada tantangan untuk tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan aktif mengawal komitmen legislatif dan birokrasi agar tidak berakhir sebagai retorika tahunan.

Jurnalis: Pandhu
editor Arief Gringsing