DPRD Tulungagung Tetapkan Empat Ranperda Inisiatif, APBD 2026 Defisit Rp150 Miliar

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna di Graha Wicaksana, Senin (22/9/2025).

Agenda rapat mencakup penetapan perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, penetapan Rencana Kerja DPRD 2026, serta penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026.

Rapat yang dihadiri pimpinan DPRD, seluruh fraksi, dan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu, menghasilkan sejumlah keputusan strategis.

Empat Ranperda Inisiatif DPRD
Sedikitnya empat rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif ditetapkan.
1. Ranperda Taman Pendidikan Al-Qur’an dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (Komisi A) untuk memperkuat kepastian hukum lembaga pendidikan nonformal keagamaan.
2. Ranperda Perlindungan Anak (Komisi B), perubahan atas Perda No. 23/2017, yang menekankan jaminan anak tumbuh tanpa diskriminasi dan kekerasan.
3. Ranperda Pelayanan Kesehatan (Komisi C), perubahan atas Perda No. 7/2011, menyesuaikan dengan UU No. 17/2023 atau Omnibus Law Kesehatan.
4. Ranperda Analisis Dampak Lalu Lintas (Komisi D), perubahan atas Perda No. 15/2016, agar setiap pembangunan besar wajib melalui kajian dampak lalu lintas sesuai PP No. 30/2021.
Langkah ini disebut mencerminkan fungsi legislasi DPRD yang mulai lebih proaktif.

Rencana Kerja 2026
Anggota DPRD Fraksi PDIP, Samsul Huda, menegaskan bahwa rencana kerja 2026 harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“DPRD tidak boleh melepaskan diri dari denyut kehidupan rakyat,” ujarnya.

Nada serupa disampaikan Wakil Ketua II DPRD, Ebin Sunaryo (Gerindra), yang menilai rencana kerja merupakan instrumen politik sekaligus tolok ukur akuntabilitas DPRD di mata publik.

APBD 2026 Defisit Rp150 Miliar
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu, memaparkan postur APBD 2026 dengan pendapatan Rp2,89 triliun dan belanja Rp3,03 triliun. Selisih Rp150 miliar akan ditutupi melalui pembiayaan daerah.

Meski defisit, Gatut optimistis dengan delapan prioritas pembangunan 2026, mulai dari pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelestarian lingkungan.
“Kami berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat ekonomi daerah melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Catatan
Defisit anggaran menjadi perhatian serius. Pengamat mengingatkan agar kebijakan pembiayaan daerah tidak menambah beban fiskal di masa depan. Transparansi dan pengawasan publik disebut menjadi kunci keberhasilan implementasi APBD 2026.

Jurnalis: Pandhu
Editor Tanu Metir