Darurat Keracunan: Perlukah Sanksi Tegas bagi Mitra MBG Berkinerja Buruk?

Oleh: *Imam Mawardi Ridlwan  

HARIAN- NEWS.com – Di tengah semangat mulia program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul kecemasan yang tak bisa diabaikan. Para murid, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama, justru dihantui rasa was-was. Berita tentang makanan MBG yang diduga menyebabkan keracunan, bahkan video siswa dilarikan ke rumah sakit, telah mengguncang kepercayaan publik.

Maka pertanyaannya: apakah saatnya Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil sikap tegas terhadap mitra berkinerja buruk?

Menakar Kinerja Buruk: Bukan Sekadar Lalai, Tapi Mengancam
Sebelum bicara soal sanksi, kita harus jujur menilai: apa sebenarnya yang dimaksud dengan “mitra berkinerja buruk”? Tulisan ini adalah ikhtiar sederhana untuk memperjuangkan hak gizi anak bangsa, agar tidak dikorbankan oleh kelalaian atau keserakahan segelintir pelaksana lapangan.

Program MBG digulirkan dengan semangat khidmat. BGN menggandeng yayasan dan perkumpulan sebagai mitra pelaksana. Namun setelah delapan bulan berjalan, tidak semua mitra menunjukkan komitmen yang sama. Sebagian justru menjadi titik lemah sistem.
1. Tidak Patuh pada SOP dan Pedoman Teknis
Ketika mitra mengabaikan SOP, mereka bukan hanya lalai, tapi membahayakan. Misalnya ada di salah satu kabupaten Jawa Timur, mitra memaksa Kasatpel SPPG mengolah bahan yang tidak layak. Kasatpel menolak, lalu memilih mundur. Ini adalah bentuk integritas yang patut diapresiasi.

Ada pula mitra yang mengambil alih kendali belanja bahan, memaksa Kasatpel tunduk pada keputusan yang tidak melalui persetujuan ahli gizi. Ini bukan hanya pelanggaran prosedur, tapi pelecehan terhadap sistem pengawasan mutu.

2. Menyelewengkan Hak Anak
Kinerja buruk paling fatal adalah ketika mitra terlibat dalam pengurangan atau manipulasi dana. Modusnya: belanja bahan dapur dengan harga manipulatif, takaran dikurangi, kualitas diturunkan. Anak-anak Indonesia menjadi korban.

3. Tidak Tepat Waktu dalam Pelaporan dan Distribusi
Keterlambatan pelaporan dan distribusi mencerminkan rendahnya komitmen. Meski ini tanggung jawab tim dapur SPPG, mitra yang tidak mendukung sistem justru memperparah keadaan.

4. Komunikasi Buruk dan Tidak Responsif
Ada mitra yang memandang Kasatpel dan ahli gizi sebagai penghalang laba. Komunikasi buruk ini merusak sinergi dan menghambat pelayanan gizi yang aman dan bermutu.

5. Tidak Menjaga Mutu dan Keamanan Pangan
Ketika mitra memaksakan bahan mendekati masa kedaluwarsa, dapur SPPG kehilangan kualitas. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi ancaman nyata terhadap kesehatan anak-anak.

Saatnya Sanksi Tegas: Demi Hak Anak Bangsa
Mitra MBG terikat dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). Maka sebelum sanksi dijatuhkan, audit menyeluruh harus dilakukan oleh BGN. Hasil audit menjadi dasar evaluasi terbuka. Bila pelanggaran berulang, berikan Surat Peringatan (SP) satu hingga tiga. Bila tetap membandel, pemutusan kontrak adalah keniscayaan.

Program MBG bukan ladang bisnis.

Ia adalah amanah besar untuk masa depan bangsa. Maka setiap mitra harus bekerja dengan semangat khidmat, bukan semangat laba. Anak-anak Indonesia berhak mendapatkan makanan bergizi, aman, dan bermutu. Dan kita semua wajib menjaga hak itu dengan penuh tanggung jawab.
*Dewan Pembina Yayasan Bhakti Relawan Advokat Pejuang Islam