Terkait Dana ADK, Lurah Sembung Dituding Tidak Transparan

Dana yang dikucurkan melalui Alokasi Dana Kelurahan (ADK) di Kelurahan Sembung, Tulungagung diduga tidak sesuai dalam pemanfaatnya. Warga mempertanyakan minimnya anggaran yang diserap.

TULUNGAGUNG (harian-news.com) – Beberapa masyarakat di Kelurahan Sembung mempertanyakan pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Kelurahan (ADK). Mereka menuntut transparansi penggunaan dana yang bersumber dari ADK. Mereka menduga banyak terjadi penyimpangan dalam realisasinya.

Salah satunya yang jadi sorotan adalah pembangunan pos kampling di wilayah Kalisong RT 04 RW 03, gorong-gorong di RT 02 RW 04 dan di wilayah Puri Permata Blok E dan Blok F yang menghabiskan dana anggaran sekitar Rp 106 juta. Sedangkan untuk rehab PAUD sebesar Rp 203 juta. Kemudian pembangunan pavingisasi jalan makam sebesar Rp 160 juta. Padahal pembangunan tersebut dikerjakan oleh warga Sembung secara bersama-sama yang bersifat perbedayaan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, dana yang diterima di wilayah Kelurahan Sembung sebesar Rp 720,914 juta, terbagi dari dana APBN Rp 352,914 juta dan dari APBD Rp 368 juta.

Kepala Kelurahan Sembung, Final Abidin dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) serta POKMAS saling lempar keterangan saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (09/12/2019). Kepala Kelurahan Sembung, Final mempersilahkan masyarakat untuk langsung meminta keterangan ke POKMAS untuk mengetahui penggunaan pengelolaan Alokasi Dana kelurahan (ADK). Sedangkan dari POKMAS mengatakan jika ingin keterangan terkait ADK mempersilakan langsung ke kelurahan ataupun Bappeda.

Sebagaimana diungkapkan Ketua RT, Tato (51) kepada harian-news.com, menurutnya pengelolaan ADK terkesan sembunyi-sembunyi. “Dalam pemanfaatannya dana ADK terkesan sembunyi-sembunyi. Saya saja kebetulan RT di sini tidak pernah diajak bicara mas dan ketika saya tanyakan ke pak lurah malah disuruh tanya ke Pokmas. Tapi ketika tanya ke pokmas katanya bukan kewenangannya. Padahal kita selaku masyarakat Sembung ingin tahu,” ungkap Tato.

Ia juga meminta agar pemanfaatan dana itu bisa diawasi. “Mohon supaya diawasi pembangunan di wilayah Sembung,” harapnya.

“Pernah saya diundang di kantor kelurahan bukan membahas masalah ini tetapi menghadiri rapat RT dengan informasi tahun 2020 akan mendapat dana, tapi bukan tahun ini yang disampaikan. Padahal kami selaku RT berharap bisa diberi informasi tentang dana ADK 2019 dan penggunaannya untuk apa saja. Akan tetapi kelihatannya penggunaannya dirahasiakan dan masyarakat Sembung tidak boleh tahu,” keluhnya.

Salah satu tokoh masyarakat Sembung yang tidak mau disebutkan namanya,  menyayangkan besarnya dana untuk pembangunan pos kampling yang total nilai besaran dananya mencapai Rp 106 juta. Menurutnya, kondisi pos kampling itu hanyalah renovasi bukan pembangunan awal yang harus berpondasi. “Silahkan dilihat pos kamling dekat pengusaha  rambak. Kalau saya perkirakan hanya menghabiskan Rp 20 juta sampai Rp 25 jutaan. Kemana sisa dananya?,” katanya dengan nada kesal.

Selain itu, beberapa warga juga menyampaikan banyaknya dugaan pemanfaatan dana ADK yang anggarannya sangat fantastis namun hasilnya kurang bagus. ”Seperti pembangunan PAUD yang kondisinya rehab dengan penambahan kamar mandi dan ruang menghabiskan dana Rp 203 juga. Padahal secara kasat mata dapat dilihat bangunan PAUD seperti itu diperkirakan habis sekitar Rp 50 jutaan sampai Rp 80 juta  saja sudah baik,” kata salah seorang warga.

Ia juga mengungkapkan, pembangunan pos kampling satu paket dengan gorong-gorong yang ada di RT 02 RW 04 dan Perumahan Puri Permata, dimana besaran dananya sekitar Rp 140 juta yang terbagi untuk pos kampling Rp 106 juta, gorong gorong Rp 34 juta. “Untuk gorong-gorong di RT 02 RW 04 diameter 30 cm panjang 35 meter, itu hanya dibelikan sebanyak 31 buah,” paparnya.

Untuk di Perumahan Blok E dan Blok F, lanjutnya, sepanjang 20 meter semua dengan pembelian gorong-gorong sebanyak 15 buah dengan tukang 3 orang. “Per hari dibayar Rp 60 ribu selama 10 hari,” jelasnya.

Per gorong-gorong, tambahnya lagi, harganya Rp 30 ribu. “Jadi seluruh gorong-gorong yang dibeli sebanyak 61 buah. Total yang dikeluarkan untuk membeli gorong-gorong dan biaya tukang kisaran Rp 1.830.000 ditambah Rp 1.800.000. Sedangkan dana yang disediakan sebesar Rp 34 juta,” jelasnya. [ba/tim]