Pemilihan Ketua PGRI Tulungagung Diwarnai Sorotan Soal Transparansi dan Legalitas

Foto: Muhadi, M.Pd.

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Konferensi Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Tulungagung yang digelar Kamis (3/7/2025) menjadi sorotan publik.

Proses pemilihan ketua organisasi guru itu dipertanyakan dari sisi pencalonan, keterbukaan informasi, hingga aspek legalitas pelaksanaannya.

Investigasi tim Harian-News.com menemukan sejumlah kejanggalan serta pernyataan kontroversial dari Ketua PGRI Tulungagung, Muhadi, M.Pd., saat ditemui di Kantor Sekretariat PGRI, usai Konferensi.

66 Kandidat Dinyatakan Sah, Namun Hanya Satu yang Dominan
Isu yang beredar menyebutkan bahwa pemilihan kali ini didominasi satu calon tanpa kompetitor yang sepadan. Namun Muhadi membantahnya.

Ia menyebut terdapat 66 nama yang memiliki hak dan status yang sama sebagai kandidat.
“Sebenarnya kandidat itu ada 66 orang. Status dan kekuatannya sama. Haknya juga sama untuk dipilih,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sebelumnya ada 68 calon, namun dua di antaranya mengundurkan diri. Menurutnya, seluruh calon memiliki peluang setara untuk dipilih dalam forum konferensi.

Tanpa Izin Formal, Berbasis AD/ART
Isu lain yang mencuat yakni tidak adanya izin dari Kepala Dinas Pendidikan maupun Bupati Tulungagung dalam penyelenggaraan pemilihan.

Muhadi menegaskan bahwa proses pemilihan ini hanya mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Kita tidak punya acuan lain. Dasarnya ya hanya AD/ART. Karena ini digelar pada hari libur, maka tidak ada kewajiban izin atau cuti,” ujarnya.

Ia menambahkan, karena kegiatan dilaksanakan di hari libur, maka tidak ada keharusan mengajukan cuti atau izin formal.
“Izin cuti? Tidak ada ketentuan. Karena proses ini dilakukan pada hari libur. Guru-guru PNS juga libur, hanya berkewajiban absen dan itu pun absen elektronik ditutup,” tandasnya.

Dituding Tertutup, Panitia Klaim Terbuka
Sejumlah pihak menilai pemilihan dilakukan secara tertutup dan minim pelibatan anggota. Namun Muhadi menepis anggapan itu.

Ia menyebut proses pemilihan berlangsung terbuka dan dapat diliput oleh media.
“Pemilihan ini sangat terbuka. Semua media bisa meliput, tidak ada yang disembunyikan,” tegasnya.

Muhadi juga menyebut bahwa seluruh tokoh daerah telah diundang, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung. Namun keduanya tidak hadir karena ada kegiatan dinas ke Yogyakarta. Sementara Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, disebut hadir lebih awal sebagai bentuk dukungan.

Tim Investigasi Harian-News.com akan terus mengikuti perkembangan isu ini demi menjaga marwah pendidikan yang bersih dan bermartabat.

Reporter: Pandhu
Editor: Tanu Metir