Wabup Tulungagung Minta Publik Tenang, Dugaan Gangguan Kesehatan MBG Dievaluasi Menyeluruh

Ahmad Baharudin, SM, Wakil Bupati Tulungagung (foto by Pandhu).

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, S.M., meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terburu-buru menyimpulkan adanya kasus keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung. Hal itu disampaikannya menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah siswa SMKN 3 Boyolangu, Senin (19/1/2026).

Peristiwa tersebut kembali menyorot pelaksanaan salah satu program unggulan pemerintah pusat di daerah. Dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, kasus serupa juga dialami siswa SMPN 1 Boyolangu pada Oktober 2025 lalu.

Dua kejadian dalam kurun waktu kurang dari enam bulan itu memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan, standar keamanan pangan, serta kesiapan pelaksana program di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Tulungagung pun menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan MBG.

Wabup Ahmad Baharudin menegaskan, hingga saat ini penyebab pasti gangguan kesehatan para siswa masih menunggu hasil uji laboratorium.
“Saya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak langsung menyimpulkan ini sebagai keracunan. Bisa jadi kondisi anak-anak sedang kurang fit atau ada faktor teknis, seperti jeda waktu antara makanan dimasak dan dikonsumsi,” kata Wabup, Selasa (21/1/2026).

Meski demikian, Pemkab Tulungagung tidak menutup mata bahwa gangguan kesehatan terjadi setelah siswa mengonsumsi makanan yang disediakan negara. Dalam konteks program publik berskala nasional, kejadian berulang ini dinilai membutuhkan evaluasi mendalam, bukan sekadar penjelasan teknis sementara.

Ahmad Baharudin juga menegaskan keyakinannya bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.
“Saya yakin tidak ada unsur kesengajaan. Ini bukan kejadian yang kita harapkan,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Tulungagung memutuskan menghentikan sementara operasional dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani SMKN 3 Boyolangu.

Penghentian dilakukan guna memastikan evaluasi berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek keselamatan penerima manfaat.
“Sementara operasional kita hentikan untuk evaluasi dan persiapan yang lebih matang,” katanya.

Tak hanya itu, seluruh dapur MBG di Kabupaten Tulungagung juga akan dievaluasi. Pemerintah daerah menilai kejadian ini harus menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara program agar standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.
“Kita tidak ingin kejadian serupa terulang. Ini menjadi bahan evaluasi bagi semua dapur MBG atau SPPG,” tegasnya.

Sehari setelah munculnya dugaan kasus tersebut, Pemkab Tulungagung menggelar pertemuan dengan pihak SPPG, mitra pelaksana, serta penyuplai bahan makanan di Kantor Bappeda.

Pertemuan itu membahas aspek teknis secara rinci, mulai dari kualitas bahan baku, proses penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah.
“Kita kumpulkan semua pihak, termasuk penyuplai. Harapannya kualitas bahan makanan benar-benar terjaga,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah. Karena itu, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa program ini harus dijalankan dengan pengawasan ketat di semua lini.
“Ini program nasional yang harus disukseskan. Semua pihak wajib mengawasi agar pelaksanaannya sesuai arahan Presiden Prabowo,” katanya.

Namun demikian, Pemkab Tulungagung menilai tantangan terbesar bukan hanya menyukseskan program, tetapi memastikan keselamatan dan kesehatan siswa sebagai penerima manfaat utama.

Dua kejadian gangguan kesehatan di wilayah yang sama menjadi sinyal bahwa pengawasan di tingkat pelaksanaan masih memiliki celah.

Hingga kini, Pemkab Tulungagung masih menunggu hasil uji laboratorium dari pihak kepolisian melalui Inafis serta Dinas Kesehatan.

Hasil tersebut akan menjadi dasar penentuan sumber persoalan dan langkah lanjutan ke depan.
“Kita belum tahu di mana letak kesalahannya. Di dapur MBG ada pembagian tugas mulai dari penyuplai, penyimpanan, persiapan, memasak, hingga distribusi. Semua tahapan akan ditelusuri setelah hasil uji lab keluar,” pungkas Ahmad Baharudin.

Kasus ini menjadi ujian penting bagi pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program nasional di tingkat lokal.

Lebih dari sekadar evaluasi administratif, publik menanti komitmen nyata agar keselamatan anak-anak tidak menjadi konsekuensi dari program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan.

Jurnalis: Pandhu./Rif