Universitas Bhinneka PGRI Bangun Generasi Berintegritas Lewat Musyawarah HMP PPKn

Pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Bhinneka PGRI foto bersama usai pelaksanaan Musyawarah Tahunan di Auditorium Kampus, Selasa (21/10/2025) (foto by Pandhu).

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Suasana Auditorium Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Selasa (21/10/2025), berubah menjadi ruang dialog yang penuh gagasan. Di tempat inilah Musyawarah Tahunan Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (HMP PPKn) digelar — bukan sekadar agenda rutin, melainkan wujud nyata praktik demokrasi di lingkungan kampus.

Musyawarah tersebut menandai berakhirnya masa kepemimpinan Muhammad Febri Nur Faizin sebagai Ketua HMP PPKn periode 2024–2025, sekaligus mengukuhkan Amalia Septiana sebagai Ketua HMP PPKn masa bakti 2025–2026. Pergantian ini menjadi momentum regenerasi sekaligus ujian integritas organisasi mahasiswa di tengah derasnya arus pragmatisme generasi muda.

Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora, Dr. Yepi Sedya Purwananti, M.Pd., menegaskan bahwa musyawarah semacam ini merupakan laboratorium demokrasi bagi mahasiswa.
“Musta ini ajang mereka belajar bagaimana memilih pemimpin, memahami tanggung jawab organisasi, dan berpikir kritis terhadap proses demokrasi itu sendiri,” ujarnya.
Yepi menambahkan, kampus harus menjadi tempat pertama bagi mahasiswa belajar mengelola perbedaan, bukan sekadar menyusun laporan kegiatan.
“Demokrasi itu bukan seremonial, tapi kesadaran,” tegasnya.

Transparansi dan Akuntabilitas
Isu klasik soal pendanaan organisasi juga disinggung. Yepi tak menutup-nutupi bahwa HMP PPKn tahun ini memperoleh dana lebih dari Rp5 juta, menyesuaikan jumlah mahasiswa yang kini melampaui dua ratus orang. Namun penggunaan anggaran harus transparan dan akuntabel.
“Semua dana harus melalui kontrol dosen pembina dan pertanggungjawaban ke fakultas. Setiap rupiah harus tercatat jelas,” ungkapnya.
Terkait iuran tambahan, fakultas menyerahkan sepenuhnya pada kesepakatan internal organisasi.
“Kalau ada kegiatan seperti makan bersama atau agenda sosial, sifatnya sukarela, tidak wajib,” tambahnya.

Menurutnya, pengawasan dana bukan untuk membatasi kreativitas mahasiswa, melainkan menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi kampus.

Ruang Intelektual dan Sosial
Dalam konteks pengabdian masyarakat, fakultas memberi ruang luas bagi mahasiswa untuk berinisiatif. Program sosial seperti bakti ke panti asuhan, panti jompo, maupun kegiatan ilmiah seperti diskusi publik dan forum nasionalisme, tetap mendapat dukungan penuh.
“Selama kegiatan itu bernilai akademik dan sosial, fakultas tidak akan membatasi,” ujar Yepi.

Ia juga menyoroti tantangan regenerasi organisasi mahasiswa di era digital. Partisipasi mahasiswa disebutnya menurun karena pola pikir generasi Z yang lebih instan.
“Kami tidak memakai pendekatan hukuman. Yang kami lakukan adalah pembinaan, monitoring, dan evaluasi,” jelasnya.

Untuk memperkuat tata kelola, fakultas menyiapkan template kepengurusan dan sistem kerja seragam antarprodi, sekaligus mendorong kolaborasi lintas-HMP agar kegiatan tidak berhenti di ruang internal.

Mencetak Pemimpin Berkarakter
Bagi Yepi, organisasi mahasiswa bukan sekadar wadah kegiatan, tetapi ruang pembentukan karakter dan kejujuran intelektual.
“HMP seharusnya menjadi mesin intelektual, bukan papan nama fakultas,” tegasnya.

Ia berharap kepemimpinan baru HMP PPKn mampu membawa semangat baru — mengubah organisasi mahasiswa dari wadah seremonial menjadi ruang gerak intelektual yang menumbuhkan keberanian berpikir, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
“Mahasiswa diuji bukan pada banyaknya acara, tapi pada kejujuran dan konsistensi mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan,” pungkasnya.

Jurnalis: Pandhu
Editor Tanu Metir