Tulungagung Raih WTP Keenam, Bukti Tata Kelola Keuangan Kian Profesional

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Kabupaten Tulungagung kembali mengukir prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan. Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Piagam penghargaan itu diserahkan langsung oleh Plh. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Ayub Amali, kepada Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, SE., ME., dalam acara resmi di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Selasa (27/5/2025). Momen bersejarah itu juga dihadiri oleh kepala daerah dari 13 kabupaten/kota lain se-Jawa Timur yang turut menerima hasil audit keuangan.

Bupati Tulungagung yang didampingi sejumlah pejabat strategis, termasuk Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos., dan Plh. Sekretaris Daerah Soeroto, S.Sos., M.Si., mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut.

“Predikat WTP ini bukan sekadar prestasi administratif, tapi wujud nyata dari komitmen kami dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan profesional. Ini adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, hasil audit BPK RI akan menjadi landasan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam pelaksanaan APBD ke depan. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan guna meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Predikat WTP sendiri merupakan opini tertinggi dari BPK yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan serta efektivitas administrasi keuangan. Dengan pencapaian ini, Tulungagung semakin memperkokoh reputasinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Jawa Timur.

Keberhasilan ini menjadi pemacu semangat bagi jajaran Pemkab Tulungagung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya guna kesejahteraan masyarakat.