TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Suasana meriah terjadi di halaman Mal Pelayanan Publik, Jalan Kartini, Alun-Alun Kabupaten Tulungagung saat peresmian mal tersebut pada hari Selasa, 18 Juli 2023 pukul 10.00.
Acara peresmian ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Abdullah Azwar Anas, Bupati Maryoto Bhirowo, Wakil Bupati Sunu, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Gedung Mal Pelayanan Rakyat yang dahulu merupakan gedung Balai Rakyat kini mengalami perubahan fungsi menjadi Mal Pelayanan Publik.
Menurut Abdullah, peresmian mal ini merupakan mal pelayanan publik ke-139 dari sekitar 500 mal yang ada di kabupaten dan kota, dan peresmian akan dilakukan secara bertahap. Perkembangan ini juga akan terus berlanjut, termasuk di Jayapura.
“Inti dari mal pelayanan publik adalah mengintegrasikan berbagai layanan. Mal Pelayanan Publik bukan hanya sekadar gedung fisik, tetapi juga mencakup pelayanan yang terintegrasi,” kata Abdullah.
Ia berharap komitmen pemerintah dalam memudahkan masyarakat dengan cepat menjadi misi utama dari peresmian Mal Pelayanan Publik ini.
Lebih lanjut, Abdullah menyebutkan bahwa di Jawa Timur sendiri sudah terdapat lebih dari 20 Mal Pelayanan Publik, yang pertama kali muncul di Indonesia adalah di Banyuwangi dan saat ini dikembangkan di daerah lain.
Menariknya, gedung Mal Pelayanan Publik ini bukan gedung baru yang besar dan megah. Abdullah menegaskan bahwa ke depan, jika tidak ada anggaran yang cukup, tidak perlu membangun gedung baru. Hal tersebut tidak menjadi masalah.
“Kedepannya, kita akan menuju Mal Pelayanan Publik Digital, yang akan menyatukan berbagai layanan secara virtual. Harapannya adalah seluruh layanan di Pemerintah Daerah dapat diintegrasikan, sehingga birokrasi menjadi lebih efisien,” kata Abdullah.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian PAN RB juga melakukan asesmen terhadap 21 Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD). Abdullah menjelaskan alasan di balik kunjungan ini, yaitu agar rakyat tidak perlu mengisi data berkali-kali.
“Misalnya, ketika mengisi data di rumah sakit, SKCK, atau tempat lain, seringkali data yang sama harus diisi berulang kali. Dengan adanya MPPD digital, rakyat hanya perlu mengisi data sekali, dan tidak perlu lagi mengisi data berulang saat melakukan revisi,” tutur Abdullah.
Menanggapi pertanyaan awak media tentang efektivitas MPPD, Abdullah mengatakan bahwa sistem ini sangat efektif karena menyatukan berbagai layanan yang sebelumnya tersebar di berbagai kantor.
“Tren ke depan adalah membangun sistem, bukan gedung kantor besar. Contohnya adalah dalam MPPD ini, berbagai layanan diringkas menjadi satu di satu tempat. Perubahan ini merupakan pesan besar, bahwa kantor tidak lagi memerlukan ruangan yang besar, tetapi cukup dengan ruangan yang kecil namun sistemnya terintegrasi,” ujar Abdullah.
Lanjut Abdullah, di Tulungagung, tempatnya tidak terlalu besar, namun strategis di tengah kota. Jika mal pelayanan publik berada jauh dari pusat, masyarakat pasti akan menghabiskan biaya tambahan. Mereka bahkan dapat sekaligus berekreasi dan berolahraga di alun-alun.
Masa depan layanan ini akan terus berintegrasi hingga ke desa-desa. Beberapa desa sudah mulai mengintegrasikan layanan tersebut.
Abdullah menekankan bahwa pemerintah mendorong proses ini dengan tiga tujuan utama, yaitu memangkas proses, meningkatkan transparansi, dan menjadikan birokrasi lebih sederhana.
“Targetnya adalah setiap kabupaten dan kota memiliki MPPD, yang penting sistemnya terintegrasi, tidak perlu gedung yang besar,” tutup Abdullah.
