PBB-P2 Masih Bocor, Bupati Gatut Sunu Warning Camat–Kades: Jangan Tunggu Teguran

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali menegaskan arah besar reformasi tata kelola keuangan daerah. Dalam Sosialisasi Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (24/11/2025), Bupati Gatut Sunu Wibowo menegaskan bahwa digitalisasi pajak bukan sekadar jargon, melainkan kewajiban yang harus segera dijalankan seluruh jajaran.

Agenda yang digelar Badan Pendapatan Daerah ini menghadirkan perangkat daerah penghasil, camat, kepala desa, hingga lurah. Namun inti pertemuannya satu: mengukur keseriusan perangkat daerah dalam merespons mandat baru negara.

Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu menyorot pelimpahan Opsen PKB dan BBNKB dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa pelimpahan tersebut bukan hanya soal perubahan kewenangan, tetapi juga bentuk uji kemampuan Pemkab dalam mengelola penerimaan daerah secara modern dan akuntabel.

“Ini amanat undang-undang. Siapa pun di birokrasi Tulungagung yang tidak siap bersinergi akan tertinggal,” tegasnya sambil menatap para camat dan pimpinan OPD.

Nada bicara sang bupati menunjukkan pesan yang tidak bisa diabaikan: birokrasi tidak boleh lagi bekerja dengan ritme lambat, terutama dalam urusan penerimaan daerah yang menjadi urat nadi pembangunan.

Pemkab Tulungagung kini memasuki fase implementasi penuh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak melalui M-Banking, marketplace, ATM, hingga Kantor Pos.

Menurut Bupati, digitalisasi dilakukan untuk memutus rantai pelayanan yang selama ini rawan keluhan—lambat, tidak efektif, dan membuka peluang pungli.

“Kalau sistem sudah disiapkan, tidak ada alasan aparat menunda-nunda atau mempersulit proses pembayaran pajak,” ujarnya, memberi sinyal kepada perangkat yang masih nyaman dengan pola manual.

Dalam kesempatan itu, Gatut Sunu memberikan apresiasi kepada wilayah yang telah melunasi PBB-P2. Namun ia juga memberikan peringatan tegas kepada kecamatan dan desa yang realisasinya masih jauh dari target.

“Yang belum lunas, jangan menunggu ditegur. Benahi dari sekarang,” ucapnya, bernada peringatan.

Gaya bicara lugas tersebut menandakan masih adanya persoalan kedisiplinan di sejumlah wilayah.

Bupati menutup sambutannya dengan menekankan bahwa digitalisasi pajak harus menjadi gerakan kolektif, bukan proyek satu-dua instansi.

“Reformasi ini harus sampai ke masyarakat. Jangan berhenti di meja para pejabat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi akan menjadi tolok ukur apakah Tulungagung benar-benar bergerak menuju tata kelola modern, atau hanya sekadar mengganti istilah tanpa perubahan nyata.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Tulungagung ingin mengakhiri era pelayanan publik yang lambat, tidak transparan, dan rawan penyimpangan. Namun pesan lain juga mengemuka: bupati sedang menekan birokrasi untuk segera beradaptasi dengan budaya kerja baru—lebih cepat, transparan, dan tidak menunggu diperintah.

Digitalisasi bukan sekadar soal aplikasi pembayaran, tetapi penguatan integritas birokrasi. Tulungagung tidak punya waktu untuk menunda.

Jurnalis: Pandhu
Editor: Arief Gringsing