Pajak, Zakat, dan Luka Kolektif Warga

HARIAN-NEWS.com – “Pak, masak PBB saya naik sampai lima kali lipat? Dari Rp600 ribu jadi Rp3 juta. Dari mana saya harus bayar?”

Kalimat itu dilontarkan seorang warga di sosmed. Suaranya datar, tapi nadanya bergetar. Wajahnya memang tidak terlihat, namun keresahannya menembus layar.

Ia bukan satu-satunya. Dari Jombang sampai Cirebon, keluhan serupa berulang: tiba-tiba tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melompat setinggi langit, tanpa penjelasan yang menenangkan.

Pajak yang Melonjak, Rasa yang Terkoyak

Di Jombang, seorang warga mendadak tercekik karena PBB rumahnya naik 12 kali lipat (Detik Properti). Di Cirebon, seorang warga lebih terpukul lagi: tagihan yang tahun lalu hanya beberapa juta, kini membengkak jadi Rp65 juta—naik 1.000 persen (CNN Indonesia).

Di sejumlah daerah, tongkrongan warga dipenuhi pertanyaan getir: “Ini salah hitung, atau memang sengaja dibuat memberatkan?”.

Kenaikan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ia masuk ke dapur rumah tangga, menambah pusing ibu-ibu yang sudah harus mengatur uang belanja, menambah kecemasan bapak-bapak yang penghasilannya serba pas-pasan. Bagi banyak warga, tagihan itu ibarat petir di siang bolong—datang tiba-tiba, memekakkan telinga, dan menyisakan rasa tidak berdaya.

Dalam buku teori ekonomi, pajak disebut sebagai instrumen negara untuk menghimpun dana demi kesejahteraan bersama. Tetapi di lapangan, ketika angka melonjak tanpa komunikasi, pajak justru terasa seperti jurang yang memperlebar jarak antara rakyat dan penguasa.

Antara Pajak dan Zakat

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut pajak sebagai “zakat ala negara” (Tempo) menambah bara dalam perdebatan. Ada yang menilai, perbandingan itu keliru. Sebab zakat lahir dari spiritualitas, sementara pajak hadir lewat otoritas. Zakat dibayar dengan keikhlasan, pajak dengan kewajiban.

Namun di balik perdebatan semantik, ada ironi yang lebih dalam. Jika pajak benar-benar “zakat ala negara”, mestinya rakyat merasakan sejuknya kesejahteraan. Faktanya, yang muncul justru cerita getir: jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, layanan publik yang setengah hati, dan kini—tagihan PBB yang bikin kepala pening.

Luka Kolektif Warga

Kenaikan PBB tanpa penjelasan yang memadai bukan hanya soal teknis kebijakan. Ia menjelma menjadi luka kolektif: luka yang membuat warga merasa diperas tanpa dihargai, luka yang menumbuhkan rasa ditinggalkan.

Di media sosial, beredar komentar pedas: “Kalau pajak naik drastis, tapi jalan depan rumah masih bolong, itu namanya kita cuma jadi sapi perah.” Kalimat itu mungkin kasar, tapi justru karena kasar ia terasa jujur, memotret kegelisahan yang diam-diam mengendap di hati banyak orang.

Di Pati, keresahan itu bahkan meluber ke jalan. Ratusan ribu warga berunjuk rasa memprotes lonjakan PBB (Tempo). Pertanyaan pun muncul: apakah ini hanya gelombang kecil, atau awal dari arus yang lebih besar?

Krisis Kepercayaan

Pada akhirnya, masalah utamanya bukan lagi soal pajak yang meroket, melainkan kepercayaan yang merosot. Ketika rakyat merasa negara hanya tahu cara menagih, tapi lupa cara memberi, maka benang kepercayaan bisa putus kapan saja.

Padahal, dalam sistem perpajakan modern, kepercayaan adalah modal terbesar. Negara bisa saja menetapkan tarif pajak tinggi tanpa gejolak, tapi negara harus membuat warganya yakin: setiap rupiah yang mereka bayarkan kembali dalam bentuk jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik yang nyata.

Apa yang Bisa Dilakukan?

Pertama, transparansi. Rakyat berhak tahu, kenapa PBB di suatu daerah bisa melonjak drastis. Apakah karena penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)? Apakah ada kesalahan teknis dalam perhitungan? Atau kebijakan baru yang kurang sosialisasi? Semua harus dijelaskan dengan jujur.

Kedua, keadilan. Jika memang pendapatan daerah perlu ditingkatkan, jangan semua beban dilempar sekaligus ke pundak rakyat. Perlu ada mekanisme keringanan untuk warga rentan, atau skema kenaikan bertahap agar masyarakat bisa menyesuaikan diri.

Ketiga, komunikasi. Pemerintah tidak bisa hanya mengirim surat tagihan dengan wajah kaku. Dialog yang tulus dengan warga akan jauh lebih berarti, bahkan bisa menumbuhkan kembali rasa percaya.

Menutup Luka dengan Empati

Pajak, pada akhirnya, bukan hanya urusan angka. Ia juga urusan rasa. Jika rasa keadilan dan empati hilang, angka berapa pun akan terasa menyesakkan.

Negara seharusnya menjadi rumah, bukan sekadar penagih hutang yang datang tiap tahun dengan wajah dingin. Pajak yang adil, transparan, dan berimbang akan membuat rakyat rela membayar tanpa merasa dipaksa.

Sebab jika benar pajak ingin disamakan dengan zakat, maka ia harus membawa sejuknya kebersamaan, bukan kegelisahan. Ia harus menyembuhkan luka kolektif, bukan menambah luka baru.

Dan di situlah letak ujian terbesar negara hari ini. Merdeka, negara yang katanya merdekaaa!!