MBG Diuji di Lapangan, MKKS Tulungagung Desak Evaluasi Menyeluruh Demi Keselamatan Siswa

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai solusi peningkatan gizi siswa, kini menghadapi ujian serius di lapangan. Berbagai persoalan mulai dari lemahnya koordinasi, ketidakjelasan teknis, hingga insiden makanan basi, memicu kekhawatiran kalangan sekolah.

Meski demikian, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Kabupaten Tulungagung tetap menunjukkan komitmennya dalam mengawal program tersebut. Namun, mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh serta perbaikan sistem secara cepat dan konkret.

Ketua MKKS SMP Negeri Tulungagung, Drs. Heni Hendarto, M.Pd., menegaskan bahwa tanpa pembenahan serius, program yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di dunia pendidikan.
“Program ini baik secara konsep. Tapi kalau pelaksanaannya tidak dibenahi, yang dikorbankan adalah sekolah dan yang paling utama keselamatan siswa,” tegas Heni, usai agenda di Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, sebagai kebijakan baru, pelaksanaan MBG masih jauh dari kata matang. Sistem koordinasi antar pihak terkait dinilai belum solid, sementara petunjuk teknis di lapangan kerap mengambang.
“Sekolah posisinya hanya sebagai penerima manfaat, tapi di sisi lain justru ikut menanggung kebingungan operasional,” ujarnya.

Heni juga mengungkap adanya ketidaksinkronan antar penyedia makanan. Setiap dapur memiliki aturan berbeda, bahkan pernah terjadi permintaan mendadak kepada sekolah untuk membuat surat penolakan distribusi saat libur puasa.

Kondisi ini dinilai berpotensi menyeret sekolah dalam konflik kebijakan yang bukan menjadi kewenangannya.
“Kami seperti diposisikan di tengah. Kalau ada masalah, sekolah yang bisa disalahkan, padahal keputusan bukan dari kami,” imbuhnya.

Persoalan semakin mengemuka saat terjadi dugaan keracunan makanan di SMPN 1 Boyolangu pada awal pelaksanaan program. Insiden tersebut menjadi peringatan serius terkait kualitas dan keamanan makanan yang didistribusikan.

Meski penanganan cepat dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan dan tim MBG, Heni menegaskan bahwa aspek keselamatan siswa tidak boleh dikompromikan.
“Kalau makanan tidak layak, guru tidak akan ragu untuk menolak dan mengembalikannya. Ini soal keselamatan anak-anak,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, sekolah diwajibkan segera mengevakuasi siswa ke fasilitas kesehatan terdekat jika terjadi kondisi darurat, sebelum penanganan lanjutan diambil alih Satgas MBG.

Di sisi lain, beban kerja tenaga pendidik juga menjadi sorotan. Dalam satu sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 1.300 orang, hanya 4 hingga 5 guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab distribusi makanan.
“Ini jelas tidak realistis. Guru punya tugas utama mengajar, bukan mengurus distribusi makanan dalam skala besar,” ungkapnya.

Untuk menutup kekurangan tenaga, sekolah terpaksa melibatkan staf Tata Usaha. Namun, langkah tersebut dinilai hanya solusi sementara, bukan penyelesaian sistemik.

Ironisnya, beban tambahan tersebut tidak diimbangi dengan insentif yang memadai. Heni menegaskan bahwa sekolah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan besaran honor.
“Semua sudah ditentukan pusat. Sekolah hanya menjalankan,” katanya.

Di tengah berbagai kendala, MKKS menegaskan bahwa pihak sekolah tidak memiliki kepentingan selain memastikan siswa mendapatkan makanan yang aman dan layak.
“Kami tidak mencari keuntungan dari program ini. Fokus kami satu: anak-anak makan dengan aman, tanpa risiko,” pungkasnya.

Ia juga menambahkan, evaluasi terhadap program MBG harus dilakukan melalui jalur struktural di bawah Dinas Pendidikan, bukan secara sepihak oleh sekolah.

Jurnalis: Pandhu/Rif