Minggu, 14 April 2024

Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai di Kalbar, Pangamat : Belum ada Upaya yang Jelas dari Pemda dan BPN

Pontianak Kalbar, Harian-news.com – Pengamat Hukum dan Bijakan Publik kembali soroti persoalan konflik agraria di wilayah Kalimantan Barat seolah-olah tidak pernah berakhir, namun kondisi seperti ini tidak ada upaya penyelesaian yang jelas dan terukur baik dari pemda kabupaten/kota maupun BPN.

“Pemda kabupaten/kota seolah-olah tidak mau tahu dengan adanya konflik agraria di wilayah hukumnya, terkesan persoalan pertanahan adalah sepenuhnya hak dan kewenangan BPN semata. Padahal banyak hal yang dapat dilakukan pemda kabupaten/ kota dalam upaya menyelesaikan maupun mengantisipasi terjadinya permasalahan pertanahan,” ungkap Dr. Herman Hofi yang juga sebagai Advokat.

Pemda bisa saja membantu masyarakat untuk melakukan percepatan sertifikasi lahan milik masyarakat yang telah dikuasai bertahun-tahun atau sudah dikuasainya secara turun menurun. Pemda juga bisa melakukan pendataan tanah di setiap keluarahan atau desa, dan banyak hal lainnya yang dapat dilakukan pemda.

“Ini hanya persoalan mau atau tidaknya saja. Selama ini terkesan terjadinya konflik agraria hanya bisa diselesaikan melalui penegakan hukum baik secara pidana maupun secara perdata,” kata Herman Hofi

Adanya persoalan sertifikat ganda terkesan pembatalan sertifikat hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan. Ketika warga komplin atas sertifikat yang di duga ganda, atau diduga cacat administrasi atas terbitnya sebuah sertifikat BPN selalu mengarahkan agar diselesaikan di Pengadilan. Seolah olah tidak ada mikanisme lain-lainnya di pengadilan.

survey dan pendeteksi sumber air

Menurutnya, dapat dilakukan di luar mekanisme peradilan. BPN berwenang untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah jika di duga cacat administrasi. Mikanismenya dapat mengajukan permohonan tertulis pada menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui BPN daerah tempat tanah itu.

Hal ini diatur pada permen persoalan konflik agraria di Kalimantan Barat seolah-olah tidak pernah berakhir, namun kondisi ini tidak ada upaya penyelesaian yang jelas dan terukur baik dari pemda kabupaten/kota maupun BPN. Bahkan Pemda Kabupaten/Kota seolah-olah tidak mau tahu dengan adanya konflik agraria di wilayah hukum nya. Terkesan persoalan pertanahan adalah sepenuhnya hak dan kewenangan BPN semata.

“Banyak hal yang dapat dilakukan pemda kabupaten/ kota dalam upaya menyelesaikan maupun mengantisipasi terjadinya permasalahan pertanahan. Pemda bisa saja membantu masyarakat untuk melakukan percepatan sertifikasi lahan milik masyarakat yang telah dikuasai bertahun-tahun, atau sudah dikuasainya secara turun menurun,” terangnya.

“Pemda juga bisa melakukan pendataan tanah di setiap keluarahan atau desa, dan banyak hal lainnya yang dapat dilakukan pemda. Ini hanya persoalan mau atau tidaknya saja,” pintanya

Selama ini terkesan terjadinya konflik agraria hanya bisa diselesaikan melalui penegakan hukum baik secara pidana maupun secara perdata. Adanya persoalan sertifikat ganda terkesan pembatalan sertifikat hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan.

Ketika warga komplin atas sertifikat yang di duga ganda, atau cacat administrasi atas terbitnya sebuah sertifikat BPN selalu mengarahkan agar diselesaikan di Pengadilan. Seolah-olah tidak ada mekanisme lain selain di Pengadilan. Padahal dapat dilakukan di luar mekanisme peradilan.

BACA JUGA :  Wah Keren, 30 Generasi Muda Sendang Berprofesi Sebagai Petani Milenial

BPN berwenang untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah jika di duga cacat administrasi.Mekanismenya dapat mengajukan permohonan permohonan tertulis pada Menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui BPN daerah tempat tanah itu.
Hal ini diatur pada permen agria No. 18/2021.

Kemudian permohonan itu dilakukan jika diduga terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan sertifikat itu dan bahkan tampa permohonan pun BPN dapat membatalkan sertifikat tersebut, jika diyakini adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitannya.

Pada permen agraria juga menjelaskan hal-hal yang menjadi cacat hukum administrasi atas penerbitan sertifikat hak atas tanah, yaitu terkait prosedur penerbitan sertifikat, atau Kesalahan subjek hak, Kesalahan objek hak, Kesalahan jenis hak, atau Kesalahan perhitungan luas atas tanah serta kekeliruannya yuridis dan data fisik. Untuk itu pengelolaan warkah tanah menjadi sangat penting, tidak boleh terjadi ada istilah warkah hilang, Pengamanan warkah menjadi kewajiban sepenuhnya BPN.

“Namun selama ini terkesan BPN tidk mau tangung jawab atas kekeliruan itu semua. Malah melemparkan tangung jawabnya pada pengadilan. Jika mikanisme dilakukan dengan baik dan benar, maka upaya polri dan kejaksaan dalam memberantas maraknya mafia tanah akan lebih cepat, dapat menzerokan adanya mafia tanah. Maka hal-hal masyrakat kecil yang tidak berdaya dapat terbantu.

Lanjutnya, masyrakat berharap BPN Pro aktif dan mau mengakui ada kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitan sebuah sertifikat tanah serta para penegak hukum pun objektif dan mengedepankan hati nurani bahwa ada tetesan air mata masyarakat mengharapkan hak-haknya mereka kembali.

“Pada permen Agraria No.18b TH 2021 menegaskan Permohonan itu dilakukan jika diduga terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan sertifikat itu. dan bahkan tampa permohonan pun BPN dapat membatalkan sertifikat tersebut jika diyakini adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitannya,” jelas Herman Hofi.

Permen tersebut juga menjelaskan hal-hal yang menjadi cacat hukum administrasi atas penerbitan sertifikat hak atas tanah, yaitu terkait prosedur penerbitan sertifikat atau Kesalahan subjek hak, Kesalahan objek hak, Kesalahan jenis hak, atau Kesalahan perhitungan luas atas tanah serta kekeliruannya yuridis, dan data fisik. Untuk itu pengelolaan warkah tanah menjadi sangat penting, tidak boleh terjadi ada istilah warkah hilan, pengamanan warkah menjadi kewajiban sepenuhnya BPN.

“Selama ini terkesan BPN tidak mau tangungjawab atas kekeliruan itu semua. Malah melemparkan tangung jawabnya pada pengadilan. Jika mekanisme dilakukan dengan baik dan benar, maka upaya polri dan kejaksaan dalam memberantas maraknya mafia tanah akan lebih cepat dan dapat menzerokan adanya mafia tanah,” terangnya

Masyrakat kecil yang tidak berdaya dapat terbantu, berharap pihak BPN Pro aktif, dan mau mengakui ada kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitan sebuah sertifikat tanah serta para penegak hukum pun objektif dan mengedepankan hati nurani bahwa ada tetesan air mata masyarakat mengharapkan hak-haknya mereka kembali.

BERITA TERKAIT

BERITA TERBARU

Pantai Balekambang dan Ngliyep Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

MALANG, HARIAN- NEWS Com – Pantai Balekambang dan Ngliyep, dua ikon wisata di Malang yang dikelola oleh Perumda Jasa Yasa, telah bersiap untuk menyambut...

Puskesmas Ramah Anak Tulungagung Adalah Puskesmas Beji

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com - Puskesmas Beji, Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur terus melakukan inovasi untuk meningkatkan layanan kesehatannya, khususnya bagi anak-anak. Sebagai puskesmas rujukan ramah anak, Puskesmas...

Posbindu Desa Krosok Sendang Gelar Pemeriksaan Gratis

Posbindu Desa Krosok Sendang Gelar Pemeriksaan Gratis TULUNGAGUNG,HARIAN-NEWS.com - Dalam upaya antisipasi penyakit tidak menular, Posyandu Desa Krosok, Kecamatan Sendang, Tulungagung, Jawa Timur mengadakan Pos...

“Transparansi Dana BOS SMPN 1 Rejotangan, Dipertanyakan?”

  TULUNGAGUNG HARIAN - NEWS.com - Peningkatan nominal Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya membawa kabar baik, kini justru menimbulkan tanda tanya besar terkait...

Waspada DBD, Kepala Puskesmas Pagerwojo Ajak Warga Beraksi

  TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com- Menghadapi ancaman Demam Berdarah Dengue (DBD), Puskesmas Pagerwojo, Tulungagung, Jawa Timur berinisiatif melakukan langkah-langkah pencegahan. Umi Rahayu Ningsih, Kepala Puskesmas Pagerwojo bersama Dokter...

Sambut Ramadhan, SMP Negeri 1 Kauman Tulungagung Bagikan Takjil dan Buka Bersama

Sambut Ramadhan, SMP Negeri 1 Kauman Tulungagung Bagikan Takjil dan Buka Bersam TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com - Pada hari Jum'at, 29 Maret 2024, SMP Negeri 1 Kauman,...

Hasil Sidak Sekda Sidoarjo Jelang Idul Fitri 1445: Mamin Aman dan Berkualitas

SIDOARJO, HARIAN-NEWS.com - Dr. Fenny Apridawati, M.Kes., Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melaksanakan sidak makanan dan minuman pada Rabu, 26 Maret 2024. Sidak...

Puskesmas Beji Bergerak Cepat Hadapi Lonjakan Kasus DBD

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com - Di tengah musim penghujan, Tulungagung menghadapi tantangan serius dalam mengendalikan penyebaran demam berdarah dengue (DBD). UPT Puskesmas Beji telah mengambil langkah...

SMP Negeri 5 Tulungagung Raih Prestasi di Lomba Poster Tingkat Kabupaten

TULUNGAGUNG , HARIAN-NEWS.com- Dalam sebuah pencapaian yang membanggakan, SMP Negeri 5 Kabupaten Tulungagung berhasil meraih juara kedua dalam lomba poster tingkat SMP se-Kabupaten Tulungagung....

Bupati Rini Ungkap Laporan Paripurna Dewan Saat Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas

BLITAR, HARIAN- NEWS.com – Bupati Blitar Rini Syarifah melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator dan jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar,...

Ketua Dewan Suwito Saren Menghimbau Masyarakat Kabupaten Blitar Waspadai Cuaca Ekstrem

BLITAR, HARIAN - NEWS .com – Cuaca ekstrim saat ini yang melanda Kabupaten Blitar dan sekitarnya harus diwaspadai.Hal ini diungkapkan, Ketua DPRD Kabupaten Blitar,...

Takmir Masjid Salsabila : Iman dan Taqwa Wujudkan Profesionalitas Kerja Karyawan Perumda Tirta Kanjuruhan Malang

KABUPATEN MALANG, HARIAN-NEWS.com - Salah satu bangunan pendukung yang berada di area perkantoran Perumda Tirta Kanjuruhan, adalah adanya Masjid Salsabila yang berdiri disisi selatan...
spot_img
spot_img

BERITA TRENDING