Komisi B DPRD Tulungagung Sidak Dinas Ketahanan Pangan: Pastikan Stok Aman, Evaluasi Program MBG

Widodo Prasetyo SP., M.M.A., Ketus Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung dan Agus Suswantoro, S.Dos., M.Si.

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Komisi B DPRD Tulungagung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Ketahanan Pangan, Selasa (21/10/2025). Sidak itu bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah serius wakil rakyat untuk memastikan program ketahanan pangan daerah benar-benar berjalan sesuai amanat publik.

Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Widodo Prasetyo, S.P., M.M.A., memimpin langsung jalannya sidak. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan sinergi antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam pengelolaan anggaran ketahanan pangan.
“Kemitraan itu harus dibangun di atas sinergi nyata, bukan hanya di atas kertas. Kami ingin tahu sejauh mana anggaran ketahanan pangan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Tulungagung,” tegas Widodo.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung, Agus Suswantoro, S.Sos., M.Si., memaparkan kondisi cadangan beras daerah yang kini mencapai sekitar 62 ton, hasil kemitraan dengan petani binaan. Namun stok tersebut tidak disimpan di gudang, melainkan dititipkan kepada petani karena keterbatasan fasilitas penyimpanan dan biaya perawatan.
“Kami memiliki gudang di Panggungrejo dengan kapasitas 100 ton, tapi tidak digunakan rutin. Menyimpan beras terlalu lama justru berisiko menurunkan kualitas,” jelas Agus.

Penjelasan itu mendapat perhatian dari anggota dewan. Widodo menilai kebijakan tersebut logis, namun perlu pengawasan ketat mengingat beras merupakan bahan pangan strategis yang berpengaruh pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami akan memastikan pengelolaannya tetap transparan. Jangan sampai stok beras untuk kebutuhan mendesak justru tak jelas keberadaannya,” tandasnya.

Dalam sidak itu, Komisi B juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi perhatian publik usai kasus dugaan keracunan di salah satu sekolah di Boyolangu.

Agus Suswantoro menjelaskan, Pemkab Tulungagung melalui Satgas Percepatan MBG kini melakukan pembenahan menyeluruh. Dari total 42 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG), sebanyak 34 sudah beroperasi normal, sementara 8 lainnya masih dalam proses verifikasi dan penyesuaian.
“Ada beberapa SPPG yang mengalami kendala, seperti Panen Resto dan Beji Boyolangu, karena masalah internal dan pergantian yayasan. Semua sedang dibenahi agar sesuai standar,” ujarnya.

Agus menegaskan, seluruh penyedia MBG wajib memiliki Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan. Tanpa sertifikat tersebut, mereka tidak boleh beroperasi.
“Instruksi Badan Gizi Nasional jelas: semua SPPG wajib memiliki lisensi SLHS sebelum akhir Oktober. Setiap penjamah makanan juga harus bersertifikat. Kami tidak mau ada lagi kejadian yang membahayakan anak-anak,” tegasnya.

Widodo mengapresiasi langkah pembenahan tersebut, namun meminta agar semua pihak tetap waspada.
“Program MBG ini strategis dan menyentuh langsung masyarakat. Jangan sampai niat baiknya tercoreng karena lemahnya pengawasan,” katanya.

Sidak ditutup dengan komitmen bersama antara Komisi B DPRD dan Dinas Ketahanan Pangan untuk memperkuat koordinasi, memperbaiki sistem pengawasan, serta memastikan keamanan dan ketersediaan pangan di Tulungagung.
“Yang kita inginkan sederhana — masyarakat tidak hanya kenyang, tapi juga tenang. Itu baru namanya ketahanan pangan yang sesungguhnya,” pungkas Widodo Prasetyo.

Jurnalis: Pandhu
Editor Tanu Metir