KHDPK: Bukan Politik Transaksional, Melainkan Investasi Sosial Menuju Kemandirian Desa Hutan

SALATIGA, HARIAN-NEWS.com — Narasi politis yang mencoba mereduksi nilai strategis Program Kemitraan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan (KHDPK) kembali mencuat. Tuduhan bahwa program ini sekadar alat politik transaksional untuk “mendapatkan konstituen” atau “bagi-bagi” dinilai sebagai simplifikasi menyesatkan yang merendahkan kecerdasan masyarakat desa hutan.

Para pegiat lingkungan dan pemberdayaan masyarakat menegaskan, KHDPK merupakan bukti komitmen serius pemerintah dalam membangun keadilan sosial dan ekonomi berbasis kelestarian lingkungan—bukan manuver politik jangka pendek.

Ketua Yayasan Lumbung Madani Indonesia, Syukur F. atau akrab disapa Shondhey, yang berkantor di Salatiga, menegaskan bahwa tudingan tersebut tak berdasar. Ia memaparkan fakta bahwa KHDPK telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga di sekitar kawasan hutan.
“Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) kini memiliki akses mengelola lahan dan mengembangkan usaha produktif, mulai dari budidaya tanaman pangan, hortikultura, hingga ternak. Dampaknya, pendapatan keluarga meningkat signifikan,” jelas Shondhey.

Lebih lanjut, ia meluruskan narasi “bagi-bagi” yang sering dilekatkan pada program ini. Menurutnya, dana yang diterima anggota KTH bukanlah pemberian cuma-cuma, melainkan hasil kerja keras dari usaha produktif yang mereka jalankan.
“KHDPK memperkuat kelembagaan masyarakat. Melalui pendampingan dan bantuan modal, kapasitas KTH dalam tata kelola keuangan, perencanaan usaha, hingga pemasaran meningkat pesat. Ini investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian desa hutan,” ujarnya.

Paradigma KHDPK berpijak pada semangat Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera. Dengan meningkatnya kesejahteraan, masyarakat otomatis menjadi penjaga terdepan kelestarian hutan. Mereka yang hidup dari hasil hutan nonkayu dan jasa lingkungan justru memiliki kepentingan langsung melindungi hutannya dari ancaman kebakaran maupun penebangan liar.
“Alih-alih terpancing narasi politis yang tidak berdasar, mari fokus pada pencapaian nyata,” tegas Shondhey. “Ribuan keluarga petani hutan kini hidup lebih baik, lahan kritis kembali hijau, dan desa-desa bangkit secara ekonomi. Itulah bukti nyata keberhasilan KHDPK.”

Ia menilai tudingan bahwa program ini “berisiko” justru mengabaikan risiko besar yang berhasil diatasi KHDPK—yakni kemiskinan, kerusakan hutan, dan keterpinggiran masyarakat desa.
Shondhey mengajak semua pihak, terutama media, untuk turun langsung ke lapangan dan menyaksikan perubahan di desa-desa hutan.
“Dengarkanlah para petani, ibu-ibu Kelompok Wanita Tani, dan pemuda desa yang kini berdaya. Mereka adalah saksi hidup bahwa KHDPK benar-benar menggerakkan ekonomi akar rumput,” katanya.

Menurutnya, mereduksi KHDPK yang multidimensi menjadi sekadar “bagi-bagi” adalah ketidakadilan bagi para pejuang lingkungan dan petani hutan di seluruh Indonesia. Program ini bukan janji politik, melainkan implementasi nyata pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan.

Shondhey berharap pemberitaan publik dapat lebih menyoroti substansi dan dampak nyata program, bukan narasi politis yang menyesatkan.
“KHDPK adalah ikhtiar bersama untuk mewariskan alam yang lestari dan rakyat yang mandiri bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Jurnalis MJ/AG
Editor Arief Gringsing