Ketua DPRD Tulungagung Dukung Percepatan Penuntasan Guru P1

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com —
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar Hearing Audiensi dengan Forum Guru P1 Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Selasa (11/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyatakan persetujuan terhadap sejumlah poin yang diajukan oleh Forum Guru P1, di antaranya:
1. DPRD akan mengusulkan percepatan penuntasan P1 Tulungagung ke pemerintah
daerah.
2. DPRD akan mengawal dan mengawasi realisasi kebijakan terkait P1 Tulungagung.
3. DPRD akan memfasilitasi audiensi dengan instansi terkait.

Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, S.Sos., menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal proses ini dengan mengkomunikasikan kebutuhan Forum Guru P1 kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Paling tidak ini tadi sudah kita sampaikan. Maka ketika kita mau berkegiatan, studi banding, atau studi komparasi, DPRD terutama pimpinan akan mengajak kepala dinas yang berkepentingan ke kementerian terkait,” ujarnya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini bergantung pada kondisi anggaran daerah.
“Pemerintah pusat saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran, maka yang harus kita lakukan adalah membangun komunikasi yang konstruktif dengan instansi berkompeten,”
tambahnya.

Miftakhul Huda, Ketua Forum Guru P1 Tulungagung.

Ketua Forum Guru P1 Tulungagung, Miftakhul Huda, menyampaikan, meskipun audiensi telah berlangsung dan mendapat tanggapan positif dari DPRD, perjuangan masih jauh dari selesai.
“Kami 50 persen puas, tapi 50 persen lainnya masih harus berjuang. Jika tidak terus dikawal, hasil audiensi ini bisa menguap begitu saja. Bahkan perjuangan kami yang sebelumnya mendapat rekomendasi dari bupati pun masih menghadapi berbagai hambatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Huda menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan strategi lanjutan untuk memastikan tuntutan mereka terpenuhi. “Kami siap melakukan aksi yang lebih besar jika masih tidak ada kejelasan. Kami juga telah menyusun skenario lebih lanjut untuk mendekati pejabat terpilih setelah pelantikan bupati dan wakil bupati,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, banyak guru P1 yang akhirnya memilih mengundurkan diriakibat tekanan dari lembaga mereka masing-masing.
“Awalnya total ada lebih dari 200
orang, tapi kini tersisa sekitar 196 orang, gabungan dari guru negeri dan swasta,”
tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM (Badan   Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Tulungagung, Soeroto, S.Sos., M.M., menjelaskan, saat ini jumlah guru P1 yang tersisa sebanyak 237 orang, terdiri dari 231 guru swasta dan 6 guru negeri.

Ia juga menyoroti kebijakan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait penyelesaian tenaga honorer pada 2024.
“Apakah kebijakan ini akan tetap memproses tanpa tes atau melalui mekanisme baru, masih akan kami konsultasikan lebih lanjut,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, guru P1 sejatinya telah lulus passing grade tahap
pertama, sehingga mereka hanya perlu menyelesaikan proses pemberkasan agar dapat masuk dalam sistem database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Audiensi ini menjadi langkah awal dalam perjuangan Forum Guru P1 Tulungagung.

Meski mendapat dukungan dari DPRD, perjuangan mereka masih panjang untuk memastikan realisasi dari kebijakan yang telah disepakati.