Hari Purwanto, Kepala Desa Moyoketen, Boyolangu, Tulungagung
TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Pemerintah semakin memperketat pengawasan bantuan sosial. Ketegasan itu disampaikan langsung Kepala Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Hari Purwanto, saat sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Balai Desa Moyoketen, Rabu (20/5/2026).
Didampingi Ketua Tim PKH Kabupaten Tulungagung Ali Hamdan dan Pendamping Desa Nurul Yakin, Hari Purwanto menegaskan era bantuan sosial tanpa pengawasan kini telah berakhir.
Pemerintah pusat disebut telah menggunakan sistem data terintegrasi yang mampu membaca kondisi ekonomi masyarakat secara detail, mulai kepemilikan aset hingga kemampuan membayar cicilan.
“Negara membaca data kemampuan ekonomi masyarakat. Ketika identitas penerima bansos tercatat mampu membayar cicilan kendaraan atau pinjaman bernilai besar, sistem langsung menganggap keluarga itu sudah sejahtera,” tegas Hari Purwanto.
Dalam kesempatan itu, pemerintah desa juga mengingatkan warga agar tidak sembarangan meminjamkan identitas pribadi seperti KTP maupun Kartu Keluarga kepada pihak lain untuk kepentingan kredit atau pinjaman bank. Praktik tersebut dinilai dapat berdampak serius terhadap status penerima bantuan sosial.
Pemerintah pusat sendiri kini menggunakan sistem desil sebagai dasar penentuan penerima bansos. Warga yang masuk kategori desil satu hingga empat diprioritaskan sebagai kelompok miskin dan rentan, sedangkan masyarakat yang dinilai sudah meningkat taraf ekonominya berpotensi kehilangan hak bantuan.
Tak hanya soal administrasi dan data ekonomi, Pemerintah Desa Moyoketen juga menyoroti ancaman judi online yang mulai menyasar masyarakat hingga tingkat desa. Hari Purwanto menegaskan dana PKH bukan uang bebas digunakan, melainkan bantuan negara yang diperuntukkan bagi kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan kesehatan keluarga.
“Kalau bantuan dipakai judi online, langsung dicoret. Tidak ada kompromi,” ujarnya dengan tegas.
Pernyataan itu mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pemerintah terhadap penyalahgunaan bantuan sosial di tengah maraknya praktik judi online yang menyasar masyarakat ekonomi bawah. Bantuan sosial yang seharusnya menjadi bantalan sosial bagi warga rentan dinilai tidak boleh berubah menjadi sumber pembiayaan aktivitas destruktif.
Di sisi lain, pemerintah desa mulai mendorong pola pelayanan yang lebih terbuka. Warga kini dapat mengakses pendaftaran bantuan sosial secara mandiri melalui platform digital Kementerian Sosial. Meski demikian, pemerintah desa memastikan tetap mengawal proses pendataan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Menutup arahannya, Hari Purwanto mengingatkan masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan negara serta tetap menjaga solidaritas sosial di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung.
“Bantuan sosial bukan hak selamanya, tetapi bentuk perlindungan negara bagi warga yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.
Jurnalis : Pandhu
