Arif Sujoko, Plt. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Tulungagung.(foto by Pandhu).
TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com —
Geopark Tulungagung dikenal dengan nama Geopark Wadjakensis atau The Home of Wadjak Man. Kawasan ini menonjolkan warisan geologi karst, situs penemuan fosil manusia purba Homo wajakensis, serta keindahan alam dan budaya lokal di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Penetapan Geopark Wajakensis memasuki fase krusial. Verifikasi lapangan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah rampung sekitar dua hingga tiga pekan lalu. Pemerintah Kabupaten Tulungagung kini tinggal menunggu rekomendasi sebagai salah satu tahapan menuju penetapan status geopark.
Namun, publik tidak semestinya hanya menunggu kapan status tersebut resmi ditetapkan.
Pertanyaan yang jauh lebih penting justru berada di depan: apa yang akan diperoleh masyarakat setelah Geopark Wajakensis ditetapkan?
Sebab, geopark bukan sekadar label, papan informasi, gapura, maupun destinasi wisata baru. Konsep geopark menempatkan kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan konservasi sebagai tiga fondasi yang harus berjalan beriringan.
Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Tulungagung, Drs. Yohanes Bagus Kuncoro, M.Si., melalui Plt. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Tulungagung, Arif Sujoko, dalam wawancara eksklusif dengan Harian News di Kantor Bappeda Tulungagung, Selasa (18/8/2026).
Arif membenarkan bahwa proses verifikasi lapangan oleh Bappenas telah dilakukan. Saat ini Pemkab Tulungagung masih menunggu rekomendasi untuk menentukan langkah berikutnya.
Menurutnya, pekerjaan tidak berhenti ketika rekomendasi maupun keputusan penetapan diterbitkan. Justru setelah status geopark diperoleh, tantangan pengelolaan akan semakin besar.
Jangan Berhenti pada Status
Geopark Wajakensis memiliki modal yang relatif lengkap. Kawasan Goa Arkeologis Wajakensis menjadi salah satu titik penting, tetapi potensinya tidak berdiri sendiri.
Di dalam kawasan dan keterkaitannya terdapat sejumlah kekayaan lain, seperti Candi Gayatri, Pantai Sanggar Ngalur, Candi Dadi, hingga Gunung Budheg, yang berpadu dengan kawasan hutan, pertanian, sejarah, budaya, pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Potensi tersebut sebenarnya merupakan modal pembangunan yang besar.
Persoalannya adalah bagaimana seluruh potensi itu dikelola dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
Jangan sampai sektor pariwisata berjalan sendiri, lingkungan hidup memiliki agenda sendiri, infrastruktur bergerak tanpa koneksi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, sementara sektor pendidikan dan riset hanya menjadi pelengkap.
Jika pola tersebut terjadi, Geopark Wajakensis berisiko berubah menjadi program sektoral yang hanya mengejar pencapaian administratif.
Padahal, keberhasilan geopark semestinya tidak diukur dari seberapa megah gapura yang dibangun atau seberapa banyak papan informasi yang terpasang.
Ukuran utamanya adalah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Warga Harus Menjadi Pelaku
Masyarakat di sekitar kawasan geopark tidak boleh sekadar menjadi penonton.
Mereka harus mendapatkan ruang sebagai pelaku utama, mulai dari pengembangan usaha mikro, produk lokal, jasa wisata, kuliner, kerajinan, pertanian, hingga aktivitas ekonomi kreatif yang berkaitan dengan kawasan.
Jika kunjungan wisata meningkat tetapi keuntungan ekonomi justru lebih banyak mengalir kepada pihak dari luar kawasan, maka tujuan pemberdayaan masyarakat patut dipertanyakan.
Begitu pula apabila pembangunan fisik dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Geopark justru dapat kehilangan aset terbesarnya ketika eksploitasi mengalahkan konservasi.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan sejak awal siapa yang mengelola, siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana pembagian peran dilakukan, serta bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Bappeda Dituntut Menyatukan Banyak Kepentingan
Di sinilah posisi Bappeda menjadi strategis.
Bappeda tidak hanya dituntut menyusun perencanaan, tetapi juga memastikan berbagai perangkat daerah bergerak dalam satu arah.
Dinas Pariwisata, sektor lingkungan hidup, BRIDA, perangkat bidang infrastruktur, pertanian, pendidikan, hingga pemerintah desa harus memiliki agenda yang saling terhubung.
Penguatan kelembagaan menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus disiapkan pada tahap berikutnya.
Arif juga mengakui adanya keterbatasan anggaran, termasuk untuk publikasi. Namun, keterbatasan fiskal seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengendurkan kualitas perencanaan.
Justru ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah harus semakin selektif menentukan prioritas.
Mana yang mendesak.
Mana yang memberikan dampak ekonomi langsung.
Mana yang memperkuat konservasi.
Dan mana yang sekadar mempercantik tampilan kawasan.
Pertanyaan tersebut penting karena setiap rupiah anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.
Publik Berhak Menagih Target yang Terukur
Menunggu rekomendasi Bappenas memang merupakan bagian dari proses administrasi. Namun, bersamaan dengan itu, publik juga berhak mendapatkan gambaran yang lebih konkret mengenai masa depan Geopark Wajakensis.
Berapa target peningkatan ekonomi masyarakat?
Siapa kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat utama?
Bagaimana mekanisme pengelolaan kawasan?
Bagaimana perlindungan lingkungan dijalankan?
Siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan?
Bagaimana pemerintah memastikan masyarakat lokal tidak tersingkir oleh perkembangan kawasan wisata?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih substantif dibanding sekadar kapan surat keputusan penetapan geopark diterbitkan.
Sebab, status hanya memberikan legitimasi.
Tata kelola yang baiklah yang menentukan apakah legitimasi tersebut benar-benar menghasilkan kesejahteraan.
Jangan Sampai Geopark Hanya Menjadi Nama
Pemkab Tulungagung karenanya tidak boleh berhenti pada target penetapan.
Begitu status resmi diperoleh, masyarakat patut menagih rencana aksi yang terukur, kelembagaan yang jelas, anggaran yang transparan, keterlibatan masyarakat yang nyata, serta indikator keberhasilan yang dapat diuji.
Geopark Wajakensis memiliki modal alam, sejarah, budaya, geologi, lingkungan, dan masyarakat yang besar.
Tetapi semua modal tersebut tidak otomatis berubah menjadi kesejahteraan.
Tanpa tata kelola yang kuat, Geopark Wajakensis hanya akan menjadi nama dan status baru.
Sebaliknya, dengan perencanaan yang matang, konservasi yang konsisten, serta masyarakat yang ditempatkan sebagai pelaku utama, geopark dapat menjadi warisan yang dilindungi sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Tulungagung.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu SK penetapan.
Publik menunggu bukti manfaatnya.
Jurnalis: Pandhu
