Bappeda Tulungagung Gelar Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas

TULUNGAGUNG,HARIAN-NEWS.com – Dengan diraihnya penghargaan kabupaten layak  anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung mengadakan musyawarah perempuan, anak, dan disabilitas (MUSPADI) di Hotel Crown Victoria, Selasa (27/6/2023).

Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung Erwin Novianto mengatakan,  Tujuan digelarnya Muspadi untuk mengidentifikasi persoalan perempuan, anak dan disabilitas di masing masing perangkat daerah di kabupaten Tulungagung.

Dia juga berharap,  kedepannya baik itu desa, kecamatan dan kabupaten Tulungagung sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan layak anak.

Di hadapan para tamu undangan , Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny. Siyuk Maryoto Birowo menguraikan berdasarkan data penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2022 , jumlah populasi sebesar 562.716 jiwa atau 49,88 persen dari total dari penduduk sebesar 1.128.087 jiwa.

Dari sisi pembangunan gender, Tulungagung masih dihadapkan pada isu belum terwjudnya kesetaraan dan keadilan gender, dilihat dari capaian indikator indek pembangunan gender dan indek pemberdayaan gender, masih banyaknya persoalan terutama yang dihadapi oleh perempuan di akar rumput dalam Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi. Politik, Sosial Budaya dan Partisipasi di ruang publik.

Permasalahan anak di Tulungagung pada skala Nasional terus meningkat, sesuai data ULT PSAI tahun 2021 sebanyak 377 kasus dan 2022 sebanyak 94 kasus, baik masalah anak berhadapan dengan hukum, kekerasan fisik, ataupun seksual, adopsi, penelantaran, pengasuhan , maupun perilaku menyimpang.

Tulungagung juga dihadapkan pada isu pemenuhan hal penyandang disabilitas, seperti deteksi dini dan intervensi dini, pendidikan, akses terhadap fasilitas umum dan transportasi serta isu pemenuhan hak hak kelompok rentan termasuk masyarakat miskin.

Selaku ketua Tim Penggerak PKK, NY Siyuk Maryoto Birowo memberikan apresiasi atas pelaksanaan agenda Muspadi yang telah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten untuk ketiga kalinya.

“Saya berharap, sedianya perangkat daerah yang terlibat dalam intervensi program agar dapt mendorong terwujudnya Tulungagung inklusif dengan perencanaan pengganggaran yang mengakomodir kepentingan perempuan , anak dan disabiitas,” harapnya.