Wahyu Pratama Alamsyah Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung dari Fraksi Demokrat Bersatu,
TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung dari Fraksi Demokrat Bersatu, Wahyu Pratama Alamsyah, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Reses Masa Sidang II DPRD Kabupaten Tulungagung yang digelar di Gedung KLG, Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Minggu (2/8/2026).
Kegiatan yang dihadiri tokoh agama, pemuda Karang Taruna, kelompok tani, peternak, serta masyarakat umum tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh dialog. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat disampaikan secara langsung kepada wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 tersebut.
Mengawali sambutannya, Wahyu memilih menggunakan pendekatan yang sederhana dan dekat dengan masyarakat. Ia memperkenalkan dirinya sebagai “Putranya Pak Tomo”, sebuah sapaan yang langsung mencairkan suasana dan menghapus sekat formal antara anggota legislatif dengan konstituennya.
Menurut Wahyu, jabatan yang diembannya saat ini merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata, salah satunya dengan mendengar langsung kebutuhan masyarakat melalui forum reses.
“Jabatan ini adalah amanah rakyat melalui proses demokrasi. Karena itu saya wajib kembali kepada masyarakat untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka,” ujarnya.
Dalam dialog yang berlangsung hampir sepanjang kegiatan, persoalan ekonomi menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga. Salah satunya datang dari kalangan peternak kambing yang mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat melemahnya daya beli masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada peternak, tetapi juga memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat desa yang selama ini banyak ditopang oleh sektor pertanian dan peternakan.
Wahyu menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurutnya, sektor peternakan dan pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan yang perlu diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan dan dukungan kebijakan.
“Bukan hanya soal pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan keberlangsungan ekonomi desa. Sektor pertanian dan peternakan harus mendapat perhatian karena menjadi penopang kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan ekonomi, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan dukungan terhadap kegiatan keagamaan. Sejumlah warga berharap adanya bantuan sarana dan prasarana bagi masjid, mushala, serta majelis taklim yang selama ini menjadi pusat kegiatan sosial dan pembinaan masyarakat di lingkungan masing-masing.
.
Aspirasi lainnya datang dari kalangan pemuda. Mereka berharap pemerintah daerah lebih serius memperhatikan pengembangan generasi muda melalui penyediaan fasilitas olahraga dan kegiatan pemberdayaan yang mampu meningkatkan kreativitas serta produktivitas pemuda desa.
Beberapa usulan yang mengemuka antara lain bantuan perlengkapan olahraga sepak bola, dukungan kegiatan kepemudaan, hingga program yang dapat membuka peluang ekonomi bagi generasi muda.
Tak hanya menampung aspirasi pembangunan, Wahyu juga membuka ruang konsultasi bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam pelayanan publik, terutama terkait administrasi BPJS Kesehatan maupun pelayanan rumah sakit.
Ia memastikan siap membantu proses advokasi apabila masyarakat menemui hambatan birokrasi yang berpotensi menghambat akses terhadap layanan kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Wahyu juga menegaskan bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Setiap usulan masyarakat harus melalui mekanisme perencanaan, pembahasan, serta penganggaran yang berlaku dalam sistem pemerintahan daerah.
Meski demikian, ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan diperjuangkan melalui jalur resmi agar dapat masuk dalam program pembangunan daerah.
“Pembangunan harus dilakukan secara adil. Tidak boleh hanya terpusat di satu kawasan, sementara wilayah lain terus menunggu. Semua daerah berhak memperoleh perhatian sesuai kebutuhan dan skala prioritas,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil reses akan dituangkan dalam laporan resmi dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang selanjutnya menjadi bahan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam penyusunan program dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wahyu menegaskan bahwa aspirasi yang berkaitan langsung dengan pemulihan ekonomi masyarakat akan menjadi salah satu prioritas utama yang akan terus diperjuangkan agar dapat direalisasikan melalui program pemerintah daerah.
Menutup kegiatan reses, ia mengingatkan masyarakat bahwa komunikasi dengan wakil rakyat tidak hanya berlangsung saat agenda reses digelar.
Menurutnya, keberadaan anggota DPRD harus dapat dirasakan masyarakat setiap saat ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan solusi.
“Bagi saya, menjadi wakil rakyat bukan hanya hadir saat reses. Pintu komunikasi tetap terbuka. Kalau ada persoalan, sampaikan. Kita cari solusi bersama,” pungkasnya.
Jurnalis: Pandhu
