Ulama Minta Evaluasi Skema MBG Selama Ramadhan

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sebagai proyek strategis nasional untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia mulai menuai diskursus kritis menjelang bulan suci Ramadhan.

. Di Tulungagung, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengasuh pesantren mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan kebijakan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks keagamaan serta kearifan lokal.

Pandangan tersebut mengemuka dalam forum diskusi yang digelar di Pondok Pesantren Al-Azhaar Tulungagung, Minggu (1/2/2026), bertempat di kediaman pengasuh pesantren KH Imam Mawardi.

Forum ini dihadiri sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pengasuh pondok pesantren dari berbagai wilayah di Kabupaten Tulungagung.

Diskusi berlangsung serius dan mendalam, dengan sorotan utama pada potensi benturan antara pelaksanaan teknis MBG—khususnya distribusi makanan pada siang hari—dengan kewajiban ibadah puasa bagi mayoritas peserta didik yang beragama Islam.

Tokoh masyarakat Tulungagung, KH Muhammad Chamim Badrus Zaman, menegaskan bahwa kalangan pesantren pada prinsipnya tidak berada dalam posisi menolak program negara.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan publik yang dilandasi niat baik dapat berubah menjadi persoalan apabila dijalankan tanpa kepekaan terhadap nilai-nilai agama.
“Program ini sangat baik dan kami mendukung. Tetapi jangan sampai pelaksanaannya justru memfasilitasi pelanggaran syariat, terlebih bagi anak-anak yang sedang belajar menjalankan ibadah puasa,” ujar KH Chamim.

Ia mempertanyakan relevansi pembagian makanan siap santap pada jam makan siang selama Ramadhan. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh aspek moral, psikologis, dan pendidikan karakter.

KH Chamim juga menggarisbawahi potensi munculnya fenomena mokel—membatalkan puasa sebelum waktunya—di kalangan siswa.

Pembagian makanan di siang hari dinilai dapat menjadi godaan serius bagi anak-anak yang secara psikologis belum memiliki ketahanan iman sekuat orang dewasa.
“Negara jangan menempatkan anak-anak pada posisi diuji secara tidak perlu. Ini bukan soal lapar, tetapi soal pendidikan akhlak,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan kebijakan MBG semestinya tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau terpenuhinya kebutuhan kalori, tetapi juga dari dampaknya terhadap pembentukan karakter dan kepatuhan beragama.

Sebagai jalan tengah, KH Chamim mengusulkan penyesuaian waktu distribusi MBG selama Ramadhan, yakni dengan membagikan makanan pada sore hari, sekitar pukul 15.00 WIB atau setelahnya, sehingga dapat difungsikan sebagai menu berbuka puasa.
“Jika dibagikan sore hari, justru lebih maslahat. Anak-anak tetap berpuasa, kebutuhan gizi terpenuhi, dan program negara tetap berjalan,” ujarnya.

Wacana penggantian bantuan makanan dengan uang tunai juga sempat mengemuka. Namun, skema tersebut dinilai memiliki risiko penyalahgunaan yang lebih tinggi, terutama di daerah yang aktivitas ekonomi siang hari selama Ramadhan masih berlangsung.
“Mengontrol uang jauh lebih sulit dibandingkan mengontrol barang,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Al-Azhaar, KH Imam Mawardi, menyampaikan kritik yang bersifat lebih struktural.

Ia menilai pelaksanaan MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang bersifat terpusat berpotensi menimbulkan jarak komunikasi dengan daerah.

Menurutnya, dalam praktik di lapangan, bahkan unsur pemerintah daerah, TNI, dan kepolisian belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja BGN. Kondisi ini dikhawatirkan memicu kebijakan yang kaku dan minim dialog dengan masyarakat.
“Jika petunjuk teknis sudah turun dari pusat dan harus dilaksanakan apa adanya, ini bisa berbahaya ketika bersinggungan langsung dengan syariat agama,” ujar KH Imam.

Sebagai langkah proaktif, KH Imam Mawardi menyatakan tengah menyiapkan surat resmi yang akan disampaikan langsung kepada Badan Gizi Nasional di Jakarta. Surat tersebut dijadwalkan rampung sebelum 11 Februari 2026, bertepatan dengan agenda keberangkatannya ke ibu kota.

Tujuannya agar aspirasi kalangan pesantren dapat dipertimbangkan sebelum petunjuk teknis MBG edisi Ramadhan ditetapkan secara final.
“Kami ingin suara kiai didengar sebelum kebijakan ditetapkan. Jangan setelah muncul kegaduhan di lapangan baru dilakukan evaluasi,” katanya.

Dalam surat tersebut, KH Imam Mawardi akan mengusulkan konsep distribusi MBG sebagai “takjil bergizi”, dengan menggeser waktu pembagian ke sore hari. Pendekatan ini dinilai lebih aman dari sisi syariat, sekaligus tetap sejalan dengan tujuan utama program.

Para tokoh agama menegaskan bahwa Ramadhan bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum spiritual dengan sensitivitas sosial yang tinggi.

Oleh karena itu, kebijakan publik yang menyentuh langsung kehidupan anak-anak perlu dirancang dengan kehati-hatian ekstra.
“Keberhasilan program negara tidak cukup diukur dari angka dan laporan administratif. Ia harus diterima secara sosial dan tidak melukai nilai-nilai keyakinan masyarakat,” tutur KH Chamim.

Diskusi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan nasional, sekuat apa pun niatnya, tetap membutuhkan dialog dengan akar rumput. Tanpa itu, program yang dimaksudkan untuk menyehatkan generasi justru berpotensi menimbulkan persoalan etis dan sosial di tengah masyarakat.

Jurnalis: Pandhu