PTSL Tulungagung 2026 Targetkan 20.000 Sertifikat Elektronik, Pelaksanaan di Bawah Pengawasan APH

PTSL  2026: Arif, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APK APBN),
Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulungagung.

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dipastikan tetap berjalan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2026. Kepastian ini sekaligus membantah isu penghentian program yang sempat beredar di masyarakat.

Keberlanjutan PTSL menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mempercepat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

Kepastian tersebut disampaikan dalam wawancara eksklusif Harian News dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, Selasa (27/1/2026), di Kantor ATR/BPN Tulungagung.

Keterangan disampaikan oleh Arif, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APK APBN), mewakili Kepala Kantor Pertanahan Tulungagung Gatot Suyanto, A.Ptnh., M.H.

Arif mengungkapkan, hingga kini cakupan peta pendaftaran tanah di Kabupaten Tulungagung masih berada di bawah 80 persen dari total wilayah desa.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu berbagai persoalan, mulai dari konflik agraria, sengketa hukum, hingga ketidakpastian hak kepemilikan masyarakat.
“Secara nasional, kebijakan Kementerian ATR/BPN masih melanjutkan PTSL pada 2026. Di Tulungagung, pendaftaran tanah belum mencapai 80 persen. Ini menjadi dasar kuat program tetap dijalankan,” tegas Arif.

Target Fisik dan Yuridis
Pelaksanaan PTSL 2026 di Tulungagung dibagi dalam dua skema utama, yakni pekerjaan fisik dan pekerjaan yuridis, yang saling berkaitan.

Pada pekerjaan fisik, Kantor Pertanahan menargetkan pengukuran lahan seluas 6.000 hektare Area Penggunaan Lain (APL). Pengukuran dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga menggunakan sistem pengadaan elektronik (e-katalog), dengan metode foto udara berbasis drone serta pengukuran terestris menggunakan teknologi Real Time Kinematic (RTK).
APL merupakan wilayah desa yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, sedangkan kawasan hutan dan wilayah lindung tidak termasuk dalam target pengukuran.
“Jika satu desa luasnya 500 hektare dan 200 hektare merupakan kawasan hutan, maka yang dihitung hanya 300 hektare APL,” jelas Arif.

Namun hingga awal 2026, target pengukuran 6.000 hektare tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, ATR/BPN membuka peluang penambahan desa sasaran pada tahap berikutnya.

Sementara pada pekerjaan yuridis, ATR/BPN Tulungagung menargetkan penerbitan 20.000 sertifikat hak atas tanah dalam bentuk elektronik sepanjang tahun 2026. Sejak Juli 2024, seluruh sertifikat yang diterbitkan ATR/BPN secara nasional telah beralih ke format digital sebagai bagian dari transformasi layanan pertanahan.
“Target kami 20.000 sertifikat elektronik di tahun 2026. Ini bagian dari percepatan layanan sekaligus modernisasi sistem,” ujar Arif.

Desa Sasaran PTSL 2026
Sebanyak 10 desa utama ditetapkan sebagai target yuridis PTSL 2026, meliputi:
Desa Batangsaren dan Banaran (Kecamatan Kauman)
Desa Gesikan, Suwaluh, Pecuk, dan Tugu (Kecamatan Pakel)
Desa Tulungrejo, Karangtalun, Panjerejo, dan Tanjung.

Desa Geger sebagai desa penyempurnaan target PTSL 2025
Desa Geger menjadi pengecualian karena proses pengukuran dan penerbitan sertifikat telah dilakukan pada 2025, namun belum tuntas akibat keterbatasan kuota.

Selain itu, sejumlah desa pada 2026 hanya masuk target pengukuran fisik, antara lain Desa Bendilwungu, Desa Doroampel, Desa Samir, serta Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar.
“Untuk memenuhi target 6.000 hektare, total desa sasaran bisa bertambah menjadi sekitar 21 hingga 22 desa,” ungkap Arif.

Biaya dan Pengawasan APH
Terkait pembiayaan, Kantor Pertanahan menegaskan seluruh layanan PTSL di ATR/BPN tidak dipungut biaya.
“Di BPN, PTSL itu nol rupiah. Gratis,” tegas Arif.

Namun, untuk tahapan pra-PTSL di tingkat desa, pembiayaan mengacu pada SKB Tiga Menteri Tahun 2017, dengan ketentuan maksimal Rp150.000 per bidang. Apabila diperlukan biaya tambahan, wajib melalui musyawarah dan kesepakatan warga.

ATR/BPN menegaskan tidak ikut campur dalam penetapan biaya desa, namun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas guna mencegah konflik serta dugaan pungutan liar.

Sebagai langkah pencegahan, ATR/BPN Tulungagung melibatkan aparat penegak hukum (APH), yakni kejaksaan dan kepolisian, sejak tahap sosialisasi hingga pelaksanaan di lapangan.
“Setiap sosialisasi PTSL selalu menghadirkan kejaksaan dan kepolisian. Ini untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan,” kata Arif.

Masyarakat diimbau aktif mengawasi dan segera melapor jika menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan PTSL.

Sorotan Transparansi Layanan
Dalam wawancara tersebut, Harian News juga menyoroti ketentuan pengumuman sertifikat tanah hilang di media massa sebagai syarat pengurusan sertifikat pengganti. Arif membenarkan bahwa pengumuman di media merupakan salah satu persyaratan wajib.

Namun, saat diminta menjelaskan dasar hukum normatif serta ketentuan teknis media yang diakui, pihak Kantor Pertanahan Tulungagung belum memberikan penjelasan tegas.
“Kalau yang teknis, langsung ke bagian teknisnya saja,” ujar Arif.

Pertanyaan lanjutan terkait apakah pengumuman wajib dimuat di media cetak, media online, atau keduanya, juga belum dijelaskan secara pasti. Permintaan Harian News untuk bertemu langsung dengan pejabat teknis pun tidak mendapatkan tindak lanjut meski telah menunggu beberapa jam.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan kepastian prosedur pelayanan publik, khususnya pada persyaratan administratif yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi strategis di bidang pertanahan, ATR/BPN dituntut tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi juga mampu menjelaskan dasar hukum setiap kewajiban administratif secara terbuka, jelas, dan akuntabel kepada publik.

Jurnalis: Pandhu/Rif