Kadisdik Kabupaten Malang Buka Suara Terkait Tudingan Miring oleh Dirut Eksekutif Pusdek

MALANG , HARIAN-NEWs.com – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Suwadji buka suara terkait permasalahan kepala sekolah banyak yang masih Plt, dari kajian Pusdek Malang.

Sehingga menimbulkan simpang siur pemberitaan miring tentang dunia pendidikan di Kabupaten Malang akhir-akhir ini mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Menurut Suwadji, kekosongan Kepala Sekolah baik di SDN maupun SMPN di Kabupaten Malang, dikarenakan pensiun maupun meninggal dunia memang harus diisi dengan menunjuk Plt. sambil menunggu Kepala Sekolah Definitifnya.

“Penunjukan Plt ini sah menurut ketentuan aturan yg berlaku, dan memang kekosongan itu tidak boleh terjadi dan harus diisi dengan menunjuk Plt,” kata Suwadji. Sabtu (21/12).

Selain itu menurut Suwadji jika dalam penunjukan Plt, untuk mengisi kekosongan pejabat definitif ini juga terjadi hampir diseluruh daerah, apalagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak.

“Jadi wali murid jangan khawatir apabila ada kekawatiran / masalah disekolahnya dipersilahkan bisa langsung disampaikan ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan penjelasan dan penyelesaiannya,” himbaunya.

Selain itu menurutnya jika guru yang memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Sekolah juga masih belum sepenuhnya mencukupi, namun yang memenuhi syarat sudah terajukan sejak bulan Juli kemarin dan  saat ini tinggal nunggu pengukuhannya.

Selain itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga menerangkan jika Tanda Tangan Ijazahnya  sebagaimana diatur dalam Keputusan/Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 010 Tahun 2024.

Dalam lampiran tersebut menerangkan : ‘Kepala Satuan Pendidikan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi Kepala Satuan Pendidikan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diisi dengan menyertai Nomor Induk Pegawai (NIP), sedangkan Kepala Satuan Pendidikan yang bukan berstatus PNS diisi satu buah strip (-).
Pengisian juga memperhatikan ketentuan bahwa penandatanganan Ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan “Plt” atau “Pelaksana Tugas” pada kolom nama atau jabatan’.

“Insyaallah dalam waktu dekat. Semoga Bapak Bupati Malang, Sanusi dapat ijin dari Mendagri untuk melaksanakan pengukuhan/pelantikan,” tegasnya.

Ia juga menerangkan, jadi penggunaan tanda tangan Kepala Sekolah Plt untuk ijazah itu sah menurut aturannya. Bahkan saat ini karena kondisi dan keadaan untuk pelaksanaan  pengukuhan, sedang dibahas oleh Sekda, Inspektorat dan bagian hukum,” tukasnya.

Dimana sebelumnya beredar pemberitaan terkait sorotan dari Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) pada dunia pendidikan di Kabupaten Malang pada akhir tahun ajaran 2024.

Direktur Eksekutif Pusdek, Asep Suriaman, S. Psi, menyoroti pada ratusan sekolah yang tidak dijabat oleh kepala sekolah definitif. Selain itu data yang dihimpun Pusdek, menurutnya ada lebih dari 300 sekolah di Kabupaten Malang yang kepala sekolahnya dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt).