Tanggapan Bupati Blitar atas PU Fraksi DPRD Mengenai APBD 2023

BLITAR, HARIAN NEWS – Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Bupati Hj. Rini Syarifah memberikan tanggapan terhadap Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, pada Rabu malam, 29 Mei 2024.

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’i, bersama Wakil Ketua Mujib, rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar, dan kepala OPD. Bupati Blitar menyampaikan jawaban rinci terhadap semua pandangan yang diajukan oleh fraksi-fraksi, termasuk penanganan stunting yang menjadi sorotan utama.

Bupati menyoroti kenaikan angka prevalensi stunting sebesar 6% pada tahun 2023, yang memicu kebutuhan mendesak untuk evaluasi dan tindakan.

“Sejak Kementerian Kesehatan merilis data pada akhir April 2024, kami telah berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah stunting,” ujar Bupati.

Hasil evaluasi menghasilkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Pemenuhan cakupan pengukuran balita menjadi 100%;
Pemetaan faktor determinan stunting;
Penanganan balita terindikasi stunting sesuai kasus (pengobatan dan intervensi gizi);
Peningkatan sinkronisasi konvergensi intervensi spesifik dan sensitif untuk memastikan efektivitas dan menghindari tumpang tindih.

Bupati menambahkan bahwa faktor pola asuh merupakan determinan terbesar (73,97%) dalam kasus stunting, sehingga sosialisasi dan kampanye tentang pola asuh balita menjadi prioritas.

“Kami berharap upaya ini dapat menurunkan angka prevalensi stunting lebih dari target yang telah ditetapkan,” tutur Bupati.

750 x 100 AD PLACEMENT