HARIAN-NEWS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melakukan sensus pertanian yang dilaksanakan pada 1 Juni sampai 31 Juli 2023 mendatang. Sensus pertanian ini dilaksanakan 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran 3, seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan rekomendasi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).
Sensus Pertanian 2023 kali ini mengusung tema “Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Dengan mengangkat tema tersebut, BPS berharap Sensus Perrtanian 2023 atau ST2023 mampu menjadi sumber yang valid untuk menentukan kebijakan dalam bidang pertanian.
ST2023 sendiri mencangkup tanaman pangan, hortikultura, perikanan. perkebunan. peternakan, kehutanan , dan jasa pertanian. Adapun partisipan ST2023 adalah seluruh pelaku usaha pertanian di Indonesia, baik perorangan, kelompok, dan perusahaan berbadan hukum.
Pelaksanaan ST2023 memakan anggaran sebesar kurang lebih Rp 3 triliun yang akan digunakan untuk menggaji 196 ribu petugas lapangan ST2023 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan anggaran sebesar itu, para petugas lapangan ST2023 diharapkan dapat mendapatkan data yang valid dan berkualitas karena data yang didapat akan menentukan kebijakan pemerintah kedepannya untuk kesejahteraan para pelaku usaha di bidang pertanian.
Adapun informasi yang harus dikumpulkan pada ST2023 antara lain jenis tanaman, luas lahan, teknik budidaya, dan profil petani berbasis nama dan alamat lengkap. Selain itu juga mencantumkan model irigrasi, status kepemilikan tanah, strukur demografi petani, serta informasi UMKM dan pelaku usaha di bidang pertanian.
Informasi yang didapat tersebut kemudian diolah menjadi data struktur pertanian yang akan digunakan untuk unit-unit administrasi kecil. Selain itu juga dapat digunakan sebagai tolak ukur statistik pertanian terkini dan menjadi kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan.
Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Pencanangan Pelaksanaan Sensus Perntanian 2023 di Istana Negara, Jakarta, 15 Mei lalu, bahwa untuk mendapatkan akurasi kebijakan dibutuhkan akurasi data. Akurasi data ini bisa diperoleh tiada lain adalah dari pelaksanaan ST2023 ini.
Perlu diketahui bahwa para petani dan pelaku usaha di bidang pertanian bisa dikatakan masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kita bisa melihatnya di daerah pedesaan, dengan struktur tanah yang bagus seharusnya para petani bisa mendapatkan hasil panen yang berkualitas dan bisa mendapatakan penghasilan yang tinggi. Namun, para petani justru sering mendapatkan hasil panen yang kurang berkualitas bahkan parahnya sampai gagal panen.
Dengan adanya Sensus Pertanian 2023 ini akan memberikan peluang kepada para petani dan pelaku usaha di bidang pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan kebijakan yang akurat, mereka akan dapat menentukan langkah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan kualitas produk yang berkualitas.***
