TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Pengukuhan pengurus MUI untuk masa bakti 2023-2028 berlangsung megah di Pendopo Kabupaten Tulungagung, yang dikenal sebagai Kongas Arum Kusumaning Bangsa.
Acara tersebut menjadi sorotan, dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Bhirowo, MM, Wakil Bupati Tulungagung, Gatut Sunu, Kabag OPS Polres Tulungagung, kasi Intel Kejaksaan, serta perwakilan ormas Islam NU dan Muhammadiyah.
KH. Hadi Muhammad Mahfudz, ketua MUI Tulungagung, dan KH. M. Hasan Mutawakila, SH, MM, yang juga hadir dalam acara ini, mengambil peran sentral dalam pembentukan pengurus MUI yang baru.
Dalam pidatonya, KH. M. Hasan Mutawakila menyoroti sejarah kejayaan Tulungagung dalam peradaban modern, menggarisbawahi potensi besar yang dimilikinya, dan mengumumkan tiga langkah penting yang akan diambil oleh MUI Jawa Timur untuk mewujudkan cita-cita besar.
Langkah pertama adalah penguatan ekonomi umat melalui sertifikasi halal, sebagai realisasi dari UU No. 23 tahun 2014 yang mengharuskan semua produk pangan harus bersertifikasi halal. Hal ini diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
Langkah kedua adalah himbauan kepada masyarakat untuk menghindari politik identitas, terutama menjelang pemilihan legislatif dan presiden.
- M. Hasan Mutawakila mengingatkan betapa konflik ideologi dapat merusak ukhuwah wathoniyah dan menunjukkan contoh negara-negara Timur Tengah yang terjerumus dalam kerusuhan akibat politik identitas.
Langkah ketiga adalah menjadikan Pancasila sebagai titik temu dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam mengelola negara.
Ini menjadi fondasi penting dalam membangun harmoni dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bupati Maryoto Bhirowo, dalam kesempatan terpisah, mengharapkan agar pengurus MUI yang baru terpilih dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, khususnya dalam bidang keagamaan, untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
Ia menekankan pentingnya keberadaan MUI di Tulungagung dalam menjaga keberagaman dan persatuan.
Gus Hadi, panggilan akrab Kh. Hadi M. Mahfudz, menegaskan bahwa MUI adalah mitra kerja pemerintah atau “shodiqul hukumah,” yang akan terus membantu dalam segala hal terkait dengan kehidupan sosial masyarakat.
Namun, ia juga menekankan bahwa anggota MUI yang terlibat dalam politik praktis akan dikenai tindakan tegas.
