Pemerintah Kabupaten Tulungagung Giat Perbaiki 1.027 Rumah Tidak Layak Huni

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Pemerintah Kabupaten Tulungagung saat ini sedang giat memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) untuk menuntaskan daftar panjang yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Melalui program Tulungagung Layak Huni (PROTAL), Pemerintah Kabupaten Tulungagung meluncurkan Strategi Noto Griyo (SINOYO) untuk mempercepat perbaikan RTLH.

Kegiatan ini dilakukan dengan berbagi sumber pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan stakeholder yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Verifikasi Dilakukan Sebelum Menentukan Prioritas Perbaikan RTLH

Dalam menentukan prioritas, SINOYO selalu melakukan verifikasi yang disesuaikan dengan berbagai sumber dana yang membiayai.

Misalnya, calon penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat kepemilikan lahan akan diarahkan melalui pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan rumah korban bencana alam nilainya akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

1.027 RTLH Telah Diperbaiki Sejak Tahun 2022

Dari data yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kegiatan perbaikan rumah sudah mencapai 1.027 RTLH dari tahun 2022 hingga 2023, dengan rincian dari sumber pembiayaan:

APBD sebanyak 275 rumah, dana bencana alam sebanyak 15 rumah, BSPS sebanyak 559, dan DAK sebanyak 180 rumah.

“Perbaikan rumah yang tidak layak huni merupakan sebuah kewajiban pemerintah dan stakeholder, yang merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan standar masyarakat yang sejahtera, sehingga dapat tercipta Kabupaten Tulungagung Layak Huni,” tutur Kepala Dinas Perkim.

Kerja Kolaboratif Pemerintah dan Stakeholder dalam Membangun Lingkungan Permukiman

Kerja kolaboratif dari berbagai tingkatan pemerintahan dan stakeholder merupakan bentuk kebersamaan dalam tanggung jawab membangun lingkungan permukiman yang teratur dan sehat.

“Kami berharap program SINOYO dapat membantu menyelesaikan permasalahan RTLH dan mewujudkan masyarakat Tulungagung yang sejahtera dan mandiri,” pungkas Kepala Dinas Perkim.