

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tulungagung, Ahmad Baharudin SM
TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com –
DPC Partai Gerindra Tulungagung menempatkan diri sebagai instrumen politik untuk memastikan kebijakan daerah tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun, dengan konfigurasi kekuatan yang ada, partai ini mengakui belum berada pada posisi penentu hasil akhir kebijakan strategis di DPRD.
Saat ini, Partai Gerindra menguasai delapan kursi DPRD Kabupaten Tulungagung atau sekitar 16 persen dari total kursi legislatif. Posisi tersebut menempatkan Gerindra pada titik strategis sekaligus dilematis: cukup kuat untuk memengaruhi arah kebijakan, namun masih bergantung pada kompromi koalisi untuk menentukan keputusan akhir.
Ketua DPC Partai Gerindra Tulungagung yang juga menjabat Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, menegaskan bahwa kekuatan delapan kursi menjadi modal politik penting untuk mengawal kepentingan masyarakat.
“Delapan kursi memberi ruang bagi kami untuk ikut mengarahkan kebijakan pembangunan agar tetap berpihak pada masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Hotel Lojikka, Minggu (28/12/2025).
Namun demikian, Ahmad Baharudin tidak menampik keterbatasan pengaruh politik partainya. Ia menyebut, dalam sistem pengambilan keputusan di DPRD, mayoritas kursi tetap menjadi faktor penentu.
“Untuk menetapkan kebijakan strategis dibutuhkan mayoritas. Dengan delapan kursi, kami tidak bisa berjalan sendiri,” katanya.
Kondisi tersebut menempatkan Gerindra pada dilema klasik partai menengah: memiliki kapasitas untuk memengaruhi wacana kebijakan, tetapi belum cukup dominan untuk memastikan hasil akhir.
Dalam konteks ini, efektivitas peran Gerindra sangat bergantung pada kemampuan membangun koalisi sekaligus menjaga konsistensi sikap politiknya.
Saat ditanya mengenai capaian nyata yang dirasakan masyarakat, Ahmad Baharudin menyebut pengawalan program nasional serta upaya menjaga stabilitas daerah sebagai kontribusi utama partainya.
“Kami fokus menjaga Tulungagung tetap kondusif agar pembangunan bisa berjalan,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang evaluasi publik. Stabilitas politik memang menjadi prasyarat pembangunan, namun masyarakat juga menunggu kebijakan konkret yang dampaknya dapat diukur dan dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Menghadapi Pemilu mendatang, DPC Partai Gerindra Tulungagung menargetkan peningkatan perolehan kursi dari 16 persen menjadi sekitar 25 persen atau setara dengan 12 kursi DPRD. Strategi yang ditempuh adalah konsolidasi organisasi dari tingkat bawah, mulai anak ranting hingga RT.
“Kader di tingkat bawah menjadi ujung tombak komunikasi kami dengan masyarakat,” tegas Ahmad Baharudin.
Selain penguatan struktur, Gerindra juga kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada rakyat. Fokus kebijakan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan, termasuk dukungan bagi UMKM serta percepatan perbaikan infrastruktur.
Dengan konfigurasi kekuatan yang ada, pertaruhan politik Gerindra di Tulungagung bukan semata soal penambahan kursi, melainkan kemampuan menerjemahkan pengaruh politik yang terbatas menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Delapan kursi kini menjadi alat uji: sekadar simbol kekuatan, atau pintu masuk perubahan kebijakan yang sesungguhnya.
Jurnalis: Pandhu
Editor: Arief Gringsing
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !