LAMPUNG UTARA, HARIAN-NEWS.com – Ratusan wartawan Kabupaten Lampung Utara yang tergabung dalam beberapa organisasi wartawan melakukan aksi damai dengan turun kejalan membawa beberapa tuntutan mengenai pembayaraan Memorandum of Understanding (MoU) media di Sekretariat DPRD Lampung Utara Kamis, (13/10/2022).
Massa aksi menyebutkan jumlah anggaran sebesar 2,1 Miliar dengan rincian 1,7 M untuk langganan koran dan 400 juta untuk pembayaran publikasi advetorial (ADV) disebutkan telah habis tanpa keterangan yang jelas.
Berdasarkan pantauan, massa aksi melakukan demontrasi di tiga titik utama yakni pertama di Sekretariat Pemda Lampura ditemui oleh Kepala Badan Kesbangpol Lampura Fadly Ahmad.
Kemudian berlanjut ke Sekretariat DPRD Lampura dan ditemui oleh Kasat Intel Polres Lampura Iptu Suhaili disebabkan tidak adanya anggota DPRD setempat, lalu berlanjut ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara ditemui Kasi Pidum Lampura Roy.
“Saya mengapresiasi apa yang dituntut oleh teman-teman media, dan saya tegaskan untuk kasus ini tidak ada restorasi justice karena ini masuk kepada kasus tindak pidana khusus yakni korupsi,” tutur Roy Kasipidum Kejari Lampura saat menerima massa aksi.
Ia juga mengatakan, saat ini permasalahan yang telah dituntut oleh massa aksi tengah diusut oleh Sat Resrkim Polres Lampura.
“Saat ini saya telah mendapat informasi bahwa tuntutan kawan-kawan sekalian telah diusut oleh Sat Reskrim Polres Lampura, oleh sebab itu kita sesama Aparat Penegak Hukum (APH) maka akan menunggu dari Kepolisian,” ujar Roy.
Setelah itu, perwakilan massa aksi langsung menuju Polres Lampung Utara dan menemui Kasat reskirm Polres Lampura AKP Eko Rendi di ruangannya dan Kabag Ops Kompol Arjon untuk menyampaikan tuntutan dari masa aksi damai.
Massa aksi melakukan pernyataan sikap kepada Pemkab Lampura dalam beberapa tuntutan, yakni meminta kepada Bupati Lampura mencopot Sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Lampura, dan Meminta Bupati Lampura mengeluarkan kebijakan anggaran tunggakan media di sekretariat DPRD Lampura agar terbayarkan.
Selain itu massa aksi menyampaikan tuntutan ke Sekretariat DPRD Lampura, yakni meminta Sekretaris DPRD untuk menjelaskan secara transparan terkait dana media berjumlah 2,1 M, meminta jumlah anggaran yang dikucurkan di masing-masing media, meminta pertanggung jawaban Sekwan dalam carut marut pengelolaan anggaran, meminta Sekwan untuk menyelesaikan persoalan, dan meminta kepada DPRD tidak mengintervensi terkait pengelolaan anggaran di sekretariatan DPRD untuk kepentingan pribadi.
