LSM Aliansi Kediri Bersatu Geruduk Kantor BPN Kabupaten Kediri: Memperjuangkan Keterbukaan Biaya PTSL

KEDIRI, HARIAN-NEWS.com  – Pada Rabu, 19 Juni 2024, massa dari Aliansi Kediri Bersatu, sebuah perkumpulan LSM di Kediri Raya, melakukan aksi protes dengan menggeruduk kantor BPN Kabupaten Kediri yang berlokasi di Jalan Veteran Nomor 11, Mojoroto, Kota Kediri.

Kedatangan mereka bertujuan untuk menanyakan tentang biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kediri Raya yang masih mengalami kebingungan dan ketidakjelasan di setiap kecamatan.

Sejumlah LSM yang terlibat dalam aksi ini antara lain LSM Seroja, LSM Gerakan Cinta Negeri, LSM KR2D, LSM Sapma PP Kota Kediri, LSM GPM Swahira, LSM GMBI Kediri Raya, LSM PMDH Pojok, dan LSM Rekan Indonesia Jatim.

Ketua LSM PMDH Pojok, Supriyo, mengungkapkan, “Pelaksanaan PTSL di wilayah Kabupaten Kediri masih diwarnai oleh pungutan liar. Berdasarkan hasil investigasi di Kecamatan Mojo dan Gurah, terdapat banyak pungutan biaya yang berkisar antara Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta untuk sebidang tanah.”

Sebagai perwakilan Aliansi Kediri Bersatu, Supriyo berkomitmen untuk terus meminta data dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) guna menghitung dugaan kerugian negara yang ditanggung oleh masyarakat. Data ini akan diteruskan kepada aparat yang berwenang.

Suharno, Kasubag Tata Usaha BPN Kabupaten Kediri, menjelaskan “biaya PTSL sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Kementerian, yakni sebesar Rp 150 ribu.”

Menurutnya, SKB tersebut masih terkait dengan tahap pra-pendaftaran dan belum mencakup biaya lain seperti materai 7 lembar, biaya patok, pengukuran, serta pemberkasan.

Dalam pelaksanaan lapangan dan penyuluhan, BPN Kabupaten Kediri selalu didampingi oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

“Tahun 2024, BPN Kabupaten Kediri mengalokasikan sekitar 56 ribu sertifikat dan 300 hektar tanah. Saat ini, sudah ada sekitar 38 ribu sertifikat yang sedang dalam proses pendaftaran,” terang Suharno.