KPU Tulungagung Tunggu Putusan Final MK Atas Sengketa Pilkada 2024

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung saat ini masih menunggu hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tulungagung.

Ketua KPU Tulungagung Luthfi Burhani menyampaikan, sidang pertama telah digelar untuk mendengarkan gugatan pemohon, disusul sidang kedua yang berisi jawaban dari pihak termohon dan pihak terkait.
“Kini, sidang putusan MK dijadwalkan berlangsung pada 4-5 Februari mendatang.”

Terkait hasil sidang nanti, KPU menegaskan akan tetap menghormati putusan MK. “Kami telah menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku. Harapan kami, putusan MK nantinya benar-benar menjadi keputusan terbaik bagi Tulungagung,” ujar Lutfhi
Ia juga menegaskan bahwa proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara di tingkat TPS hingga kabupaten berjalan sesuai aturan. “Dalil gugatan yang diajukan lebih menyoroti tahapan kampanye, bukan proses pemungutan dan penghitungan suara,” tambahnya.

Seiring dengan putusan MK yang akan segera diumumkan, KPU juga menyiapkan agenda penetapan bupati dan wakil bupati terpilih.

Menurut regulasi, maksimal tiga hari setelah putusan MK dibacakan, KPU wajib menetapkan pasangan calon terpilih. “Setelah penetapan, kewenangan pelantikan ada di tangan pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” jelasnya.

Hingga kini, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih berlangsung untuk menentukan jadwal pelantikan secara resmi.

Meskipun sejauh ini tidak ada indikasi gangguan keamanan pasca pelantikan, KPU tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan sejak awal.
“Kami telah berkomitmen menjalankan setiap tahapan sesuai regulasi. Jika ada gugatan, kami siap mempertahankan keputusan yang telah diambil berdasarkan aturan yang ada,” jelasnya.

Selain itu, KPU terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkada. “Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi yang maksimal dan komunikasi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media,” kata Lutfhi.