Koperasi Desa Merah Putih di Tulungagung Tertunda Operasi, Tunggu Regulasi Gaji Pengurus

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Tulungagung belum dapat beroperasi meski telah dikukuhkan secara resmi. Penyebab utamanya adalah belum adanya payung hukum terkait sistem penggajian pengurus dan pengawas.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Tulungagung, Slamet Sunarto, menegaskan koperasi yang mencakup 257 desa/kelurahan itu tak bisa “tancap gas” sebelum regulasi besaran gaji dan teknis pembayaran ditetapkan pusat.
“Pengurus sudah dikukuhkan, tapi gaji masih menunggu regulasi pusat. Ini isu nasional,” tegasnya usai soft launching KDKMP di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (15/7/2025).

Menurut Slamet, ketidakpastian ini mirip dengan kendala biaya pengurusan koperasi sebelumnya yang akhirnya terselesaikan lewat MoU Ikatan Notaris Indonesia-Kementerian Koperasi.
“Untuk gaji, kami juga menunggu regulasi resmi pemerintah pusat,” ujarnya.

Kendala Tambahan:
1. Model Bisnis
Sebagian besar KDKMP akan fokus pada sektor pertanian, tapi belum semua unit menentukan model bisnis definitif. Dinkop menjajaki kolaborasi strategis dengan Bulog.
2. Permodalan
Simpanan pokok dan wajib anggota belum memadai. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diharapkan berperan dalam skema permodalan, meski teknisnya masih dibahas.
3. Timeline
Operasi diperkirakan baru dimulai Agustus 2025 setelah penyelesaian persiapan administratif.

Slamet mengaku tak bisa memastikan kewenangan penetapan gaji.
“Perbankan saja belum berani pastikan. Tapi saya yakin regulasi segera terbit,” tambahnya optimistis.

Masyarakat diminta bersabar menunggu kepastian dari pusat agar KDKMP bisa berkontribusi bagi perekonomian desa.
(Pandhu)