MALANG, HARIAN-NEWS.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wijanto Widjoyo, bakal memprioritaskan percepatan operasional RSUD Ngantang pada 2023 ini.
Menurut Wijanto, skala prioritas di tahun pertama Ia menjabat yakni mempercepat operasional RSUD Ngantang dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) percepatannya.
“Skala prioritas saya sejak pertama menjabat adalah mempercepat operasional RSUD Ngantang, dan nanti saya sudah bikin SK percepatan operasional RSUD Ngantang dengan pengampu (penanggung jawab) RSUD Kanjuruhan,” terang Wijanto saat ditemui awak media, Kamis (12/1/2023).
Wijanto menjelaskan, pihaknya akan membuat tim yang terdiri dari Dinkes dan RSUD Kanjuruhan dalam mempercepat operasional RSUD Ngantang.
“Untuk RSUD Kanjuruhan sistem pelayanannya, Kalau dari kita (Dinkes) mempersiapkan logistik dalam hal sarana dan prasarana, untuk prasara sudah kita cukupi, namun masih kurang mungkin 50 persen ya, dan itu sudah naik dan ditarget akhir bulan ini untuk bisa dioperasionalkan,” jelasnya.
Wijanto melanjutkan, yang pertama ijin Peraturan Bupati, ijin operasional RSUD Ngantang Peraturan Daerah tarif yang disetujui Bupati. “Sampai saat ini semua masih berproses, Perda Operasional sudah ada tinggal Perda Tarif,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga mengurus ketenagaan. Pengurusan ketenagaan dirasakan Wijanto agak susah. Karena tidak diperbolehkan mengangkat tenaga diluar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kalau kontrak dinas dan honorer tidak boleh, jadi harus dari ASN dan PPPK yang ada di Kabupaten Malang. Itulah yang menjadi masalah. Mengangkat pegawai baru bisa, tapi harus seizin Bupati,” tandas pria yang sebelumnya menjabat Kepala Puskesmas Kecamatan Pakis.
Saat ini RSUD Ngantang yang Masuk pada tipe D ini berorientasi pada pelayanan ibu dan anak, jadi nanti dokter spesialis anak beserta perijinannya harus ada.
“Semuanya bertahap, saat ini spesialisnya masih jantung, jadi nanti yang akan menjadi Plt di RSUD Ngantang dari Dokter spesialis jantung, nantinya kita kerjasama dengan spesialis yang lain yang diperlukan karena orientasi RSUD Ngantang spesialis ibu dan anak yang seharusnya ada ijin dan spesialis anaknya,” bebernya.
Untuk anggaran operasional RSUD Ngantang sejak berdiri dua tahun lalu sampai saat ini Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nya dari Dinas Kesehatan.
“Jadi untuk pembayaran yang bersifat operasional seperti bayar air, listrik dan lainnya masih nebeng (gabung) ke kita, karena selama dua tahun sejak berdiri belum memiliki nomor, namun saya berharap segera diselesaikan sebelum menjadi temuan,” pungkas Wijanto Widjoyo. (ts)
