TULUNGAGUNG,HARIAN-NEWS.com — Partai Golkar Kabupaten Tulungagung mulai memanaskan mesin politik menghadapi kontestasi pemilu mendatang. Konsolidasi organisasi terus diperkuat, termasuk mendorong struktur partai hingga tingkat kecamatan agar semakin dekat dengan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi bertema “Percepatan Kemandirian Pangan Berbasis Modernisasi dan Hilirisasi Komoditas” yang digelar di Lotu’s Garden Tulungagung, Sabtu (22/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten Tulungagung. Di antaranya Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung sekaligus Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, S.Hum., M.Kp., Sekretaris DPD Partai Golkar Tulungagung Jarot Hartanto, serta Bendahara DPD Partai Golkar Tulungagung Muchamat Amarodin.
Turut hadir perwakilan AMPI, AMPG, serta Hasta Karya Partai Golkar Tulungagung.
Meski mengangkat isu kemandirian pangan, forum tersebut berkembang menjadi ruang konsolidasi internal partai. Sejumlah persoalan dibahas, mulai dari penguatan struktur organisasi, kemandirian pembiayaan partai, pemberdayaan masyarakat hingga kesiapan menghadapi kontestasi politik mendatang.
Jairi mengatakan, selama sekitar sembilan bulan terakhir Golkar Tulungagung menjalankan proses rebranding untuk membangun wajah partai yang lebih segar dan semakin dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, proses tersebut juga ditopang oleh kemandirian finansial internal. Ia mengungkapkan sekitar Rp600 juta dana operasional partai berasal dari swadaya internal.
Kemandirian tersebut, kata Jairi, penting agar organisasi politik mampu menjalankan roda organisasi tanpa bergantung kepada pihak eksternal.
“Karena itu konsolidasi internal harus terus diperkuat. Kader juga jangan mudah terpengaruh dinamika maupun manuver politik partai lain,” demikian pesan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Konsolidasi Diperluas ke Kecamatan
Memasuki bulan kesepuluh konsolidasi, Golkar Tulungagung mulai mengarahkan strategi organisasi secara lebih terdesentralisasi.
Jika sebelumnya berbagai kegiatan lebih banyak berpusat di tingkat kabupaten, ke depan agenda partai akan lebih banyak didorong melalui struktur kecamatan.
Sejumlah kegiatan berbasis masyarakat juga disiapkan, antara lain lomba memancing, turnamen bola voli hingga kegiatan bersepeda bersama di sejumlah daerah pemilihan.
Lomba memancing diarahkan untuk menjangkau komunitas hobi dan masyarakat lokal. Turnamen bola voli menyasar kalangan pemuda, sedangkan kegiatan bersepeda menjadi ruang komunikasi langsung dengan masyarakat di berbagai dapil.
Namun, aktivitas tersebut tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang terlaksana. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana kegiatan tersebut diterjemahkan menjadi kerja politik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Siap Hadapi Pemilu Kapan Pun
Jairi juga menegaskan kesiapan mesin politik Golkar Tulungagung menghadapi kontestasi mendatang.
Terlepas dari dinamika mengenai desain maupun waktu penyelenggaraan pemilu berikutnya, apakah tetap pada 2029 atau terdapat perubahan menjadi 2031, Golkar Tulungagung menyatakan siap.
Target internal yang dipatok bahkan mencapai 100 persen kesiapan mesin politik.
Artinya, Golkar tidak ingin menunggu momentum politik datang. Konsolidasi justru dilakukan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.
“Siap kapan pun pemilu digelar,” menjadi garis besar sikap Golkar Tulungagung dalam menghadapi dinamika politik ke depan.
KPU Bicara SIPOL dan Potensi Perubahan Dapil
Dalam forum yang sama, Ketua KPU Kabupaten Tulungagung Moh. Lutfi Burhani memberikan perspektif dari sisi penyelenggara pemilu.
Lutfi menyebut pertemuan tersebut sebagai ruang sinau bareng atau belajar bersama antara penyelenggara pemilu dan partai politik.
Menurutnya, KPU Tulungagung tengah mempersiapkan pondasi tahapan pemilu sembari menunggu regulasi final yang masih dibahas di tingkat pusat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Sistem tersebut menjadi bagian penting dalam administrasi dan verifikasi kepengurusan partai.
Meski proses pendaftaran berada pada kewenangan KPU RI, KPU Kabupaten Tulungagung memiliki peran dalam melakukan verifikasi data kepengurusan di lapangan.
Dengan demikian, struktur partai di daerah tidak boleh hanya kuat secara administratif. Keberadaan pengurus dan struktur organisasi harus dapat dibuktikan secara faktual.
Selain SIPOL, persoalan penataan daerah pemilihan atau dapil juga menjadi perhatian.
KPU Tulungagung telah mengkaji tiga skenario, yakni mempertahankan lima dapil atau mengubahnya menjadi enam hingga tujuh dapil. Namun, keputusan final mengenai penetapan dapil bukan berada di tangan KPU Kabupaten Tulungagung, melainkan KPU RI.
Perubahan dapil nantinya dapat berdampak terhadap strategi pencalonan, distribusi kader, konsolidasi organisasi hingga peluang perolehan kursi partai.
Partisipasi Pemilih Jadi Tantangan
Lutfi juga menyoroti tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Menurutnya, kehadiran pemilih menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi. Rekam jejak partisipasi masyarakat pada pemilu sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi dan tidak cukup hanya dibaca sebagai angka statistik.
Data tersebut harus diterjemahkan menjadi strategi sosialisasi yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih efektif.
Sebab, pemilu tidak hanya berbicara mengenai siapa yang mencalonkan diri maupun siapa yang memperoleh kemenangan. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh kemauan masyarakat datang ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya.
Pangan dan Politik Harus Berujung Manfaat
Forum di Lotu’s Garden tersebut akhirnya mempertemukan dua isu besar, yakni kemandirian pangan dan kesiapan politik.
Modernisasi serta hilirisasi komoditas membutuhkan kebijakan konkret. Petani membutuhkan akses teknologi, pasar, modal, pendampingan dan kepastian harga.
Hilirisasi juga tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus pendapatan masyarakat.
Begitu pula dengan konsolidasi politik. Kekuatan partai tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan maupun besarnya mesin organisasi.
Lebih jauh, kekuatan politik akan diuji dari kemampuan menghadirkan solusi terhadap persoalan masyarakat.
Karena itu, tantangan Golkar Tulungagung bukan hanya memastikan mesin politik bergerak hingga 100 persen.
Tantangan yang lebih besar adalah membuktikan bahwa gerakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari persoalan pangan, ekonomi, lapangan kerja hingga kesejahteraan.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan partai yang siap menghadapi pemilu. Masyarakat membutuhkan kerja nyata yang dapat dirasakan sebelum, selama maupun setelah pesta demokrasi berlangsung.
Jurnalis: Pandhu
