DPRD–TAPD Rumuskan Efisiensi APBD 2026, Program Pelayanan Dasar Tetap Diutamakan

TRENGGALEK, HARIAN-NEWS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai merumuskan langkah strategis untuk menutup kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Efisiensi belanja birokrasi dan penguatan program pelayanan dasar menjadi fokus utama dalam pembahasan.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan, pembahasan lanjutan terkait pelaksanaan program 2026 digelar setelah rapat paripurna yang membahas jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perda APBD 2026. Ia menegaskan, efisiensi harus dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu program kerakyatan.

“Kesimpulannya, banyak pertanyaan fraksi terkait efisiensi anggaran dan infrastruktur. Apalagi kami sudah mendapat kepastian adanya pemotongan anggaran untuk Kabupaten Trenggalek,” ungkap Doding, Kamis (16/10).

Ia merinci, dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026 turun signifikan. Total penurunan mencapai Rp153 miliar. Setelah adanya penambahan sekitar Rp33 miliar, pengurangan bersih menjadi Rp120 miliar.

“Yang berkurang pertama dana desa sebesar Rp24 miliar, dana bagi hasil turun Rp47 miliar, termasuk bagi hasil cukai dari Rp32 miliar menjadi nol. Selain itu, dana bagi hasil sumber daya alam juga turun Rp14 miliar,” jelasnya.

Penurunan juga terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi sumber pembiayaan gaji pegawai dan operasional pemerintah. Kondisi ini diperberat dengan tambahan beban gaji rekrutan P3K terbaru yang harus ditanggung daerah sebesar Rp43 miliar.

“Insentif fiskal kita juga nol. Padahal tahun ini kita dapat Rp31 miliar,” tambah Doding.

Meski demikian, terdapat sisi positif dari penyesuaian fiskal tersebut. Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk tunjangan profesi guru naik Rp15 miliar, disertai tambahan DAK infrastruktur sebesar Rp19 miliar.

“Total kenaikan itu menutup sebagian pengurangan dana, jadi dari minus Rp153 miliar menjadi minus Rp120 miliar,” imbuhnya.

Dengan proyeksi APBD 2026 di angka sekitar Rp1,9 triliun dan rencana tambahan pinjaman Rp106 miliar, DPRD mendorong TAPD menjaga keseimbangan antara kebutuhan efisiensi dan keberlanjutan program prioritas.

“Kalau kita harus mengencangkan sabuk, ya kita kencangkan. Tapi program untuk rakyat tetap harus jalan. Belanja birokrasi yang akan kita perketat,” pungkasnya.

Jurnalis: Nanang NK
Editor: Arief Gringsing