DPD Partai Golkar Jatim Tunjuk Aan Ainur Rofik Jadi Plt Ketua Partai Golkar Tulungagung: Akhiri Stagnasi, Siap Gelar Musda

Suksesi : Aan Ainur Rofiq (tengah)  Plt. Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung, bersama Muchamat Amarodin Plt. Sekretaris dan Jairi Irawan Anggota DRPD Provinsi Jawa Timur Dapil VI ( Tulungagung, Kabupaten dan Kota Blitar)

Kepemimpinan lama dinilai melampaui masa jabatan dan gagal jalankan amanat partai. DPD Partai Golkar Jatim turun tangan, DPP beri restu penuh.

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Aroma pergeseran kekuasaan mulai tercium dari tubuh Partai Golkar Kabupaten Tulungagung. Setelah bertahun-tahun dinilai stagnan tanpa arah, DPD Partai Golkar Jawa Timur akhirnya menarik rem darurat dengan menunjuk Aan Ainur Rofik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Tulungagung, menggantikan KH. Asmungi Zaini.

Langkah tersebut diambil karena kepengurusan lama dianggap gagal menjalankan amanat partai sekaligus melampaui batas periode. Penunjukan Aan dilakukan 18 Oktober 2025 oleh DPD Golkar Jatim dan telah disetujui langsung oleh DPP Partai Golkar.
Aan langsung tancap gas.

Hari Rabu (22/10/2025), ia memimpin rapat perdana bersama jajaran pengurus pleno, fraksi, dan pimpinan kecamatan (PK) di kantor DPD Golkar Tulungagung.

Menariknya, Ketua DPD Golkar Tulungagung sebelumnya, KH. Asmungi Zaini, tidak hadir dan tidak tampak di kantor partai selama rapat berlangsung. Sejumlah kader menyebut, hingga rapat ditutup, Asmungi belum ada pernyataan resmi menanggapi keputusan tersebut.
“Sudah lebih dari enam bulan sejak Musda provinsi, tapi tidak ada laporan, tidak ada koordinasi, dan tidak ada tanda-tanda persiapan Musda kabupaten. DPD Jatim akhirnya turun tangan,” tegas Aan di hadapan awak media.

Menurut Aan, keputusan ini bukan langkah sepihak, melainkan hasil koordinasi resmi antara DPD Jatim dan DPP Partai Golkar.
“DPP sudah tahu kondisinya. Provinsi lapor, dan DPP mengizinkan. Jadi penunjukan Plt ini sah, prosedural, dan konstitusional,” ujarnya.

Kursi DPRD Turun, Kepemimpinan Dievaluasi
Salah satu alasan krusial di balik keputusan tersebut adalah turunnya jumlah kursi Partai Golkar di DPRD Tulungagung.

Berdasarkan fakta integritas 2020, kader yang gagal mempertahankan kursi diwajibkan mundur tanpa diperintah.
“Sudah tertulis jelas. Kalau kursi turun, maka ketua harus mundur dengan kesadaran sendiri. Ini bukan isu personal, tapi soal komitmen dan tanggung jawab terhadap partai,” tegas Aan.

Selain itu, masa jabatan KH. Asmungi Zaini disebut sudah melampaui tiga periode, yang melanggar ketentuan internal partai.
“Sudah tiga periode, bahkan menuju keempat. Aturan partai tidak memperbolehkan itu. Jadi, ini bukan sekadar evaluasi, tapi koreksi struktural,” ujarnya menambahkan.

Upaya Komunikasi Buntu
Sebelum mengambil alih kepemimpinan, Aan mengaku telah berusaha membangun komunikasi dengan KH. Asmungi. Namun, upaya itu tak mendapat tanggapan.
“Tanggal 17 Oktober saya telepon, tidak diangkat. Tanggal 18 saya datang ke Tulungagung, menginap, tetap tidak bisa bertemu. Saya juga hubungi bendahara dan pengurus lama, semuanya diam. Akhirnya saya laporkan ke provinsi,” ungkapnya.

Rapat yang digelar Rabu itu disebut resmi dan legal, dengan izin tertulis dari DPD Golkar Jatim.
“Rapat ini legal. Ada surat resmi dari provinsi. Kami undang pleno, fraksi, dan seluruh PK. Jadi ini bukan manuver, tapi mekanisme partai,” tegas Aan.

Kantor Digembok, Plt Pilih Tabayun
Isu makin panas setelah kantor DPD Golkar Tulungagung diketahui sempat digembok oleh pihak tertentu. Namun Aan menegaskan tidak akan meladeni dengan emosi.
“Tanggal 18 saya sudah resmi Plt, artinya kantor menjadi tanggung jawab saya. Kalau dikunci, ya kita buka. Tapi kita kedepankan tabayun dulu, bukan konflik,” ujarnya.

Ia memastikan seluruh perkembangan akan dilaporkan ke DPD Jatim untuk mendapat arahan lebih lanjut.
“Kami lapor dulu ke provinsi. Kalau nanti ada langkah hukum, itu urusan belakangan. Sekarang fokusnya menjaga kondusifitas,” tambahnya.

Musda ke-11 Siap Digelar
Setelah gejolak internal, Aan langsung menyiapkan Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Tulungagung, yang dijadwalkan berlangsung 28 Oktober 2025.
“Hari ini sosialisasi SK Plt dan konsolidasi internal. Saya ingin seluruh kader menerima dan bekerja sama. Musda ini bukan ajang rebutan jabatan, tapi momentum menyatukan barisan,” ujarnya.

Aan juga memastikan tahapan pendaftaran calon ketua akan dibuka secara terbuka dan adil.
“Satu hari sebelum Musda, pendaftaran calon dibuka. Siapa pun kader yang memenuhi syarat boleh maju. Kita ingin Golkar Tulungagung kembali kuat dan solid,” pungkasnya.

Penunjukan Aan Ainur Rofik sebagai Plt Ketua DPD Golkar Tulungagung menjadi titik balik penting bagi partai beringin di daerah. Langkah tegas DPD Jatim menandai berakhirnya era kompromi panjang, membuka babak baru bagi Golkar Tulungagung untuk kembali bangkit dari stagnasi.

Hingga berita ini ditayangkan baik H. Asmungi selaku ketua yang dilengserkan, maupun Bendahara dan sekretaris belum bisa dikonfirmasi.

Jurnalis: Pandhu
Editor Tanu Metir