SINTANG, HARIAN-NEWS.com – Distribusi BBM Solar subsidi di SPBU 64.786.13 yang berlokasi di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menjadi sorotan masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan media pada Kamis (11/6/2026), ditemukan aktivitas yang dinilai sejumlah warga perlu mendapat perhatian dan penelusuran lebih lanjut dari pihak berwenang guna memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
Dalam pemantauan tersebut, tim media melihat adanya kendaraan yang mengisi Solar subsidi di area SPBU, sementara di sekitar lokasi tampak sejumlah kendaraan lain mengantre menunggu giliran pengisian. Kondisi tersebut memunculkan keluhan dari sebagian warga yang mengaku kerap kesulitan memperoleh Solar subsidi.
Salah seorang warga berinisial PD, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa antrean kendaraan pengangkut Solar subsidi hampir setiap hari terlihat di sekitar SPBU tersebut.
“Banyak kendaraan yang mengantre di situ. Solar subsidi sering cepat habis. Kami berharap ada pengawasan agar penyalurannya tepat sasaran,” ujarnya kepada tim media.
Menurut PD, kondisi tersebut turut memunculkan dugaan adanya distribusi yang perlu diawasi lebih ketat oleh pihak terkait.
Ia berharap aparat penegak hukum bersama Pertamina melakukan pengecekan lapangan guna memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.
“Kami berharap ada pemeriksaan dan pengawasan dari pihak berwenang. Jika memang tidak ada pelanggaran tentu akan memberikan kepastian kepada masyarakat. Namun jika ditemukan penyimpangan, kami berharap ada tindakan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Hingga berita ini ditayangkan, tim media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak manajemen SPBU 64.786.13 maupun pihak terkait lainnya. Media juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan serta memberikan informasi yang utuh kepada publik.
Pemberitaan ini disampaikan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan kepentingan publik terhadap pengawasan distribusi BBM subsidi yang menjadi hak masyarakat.
Versi ini lebih aman secara hukum, lebih sesuai kode etik jurnalistik, dan tetap memiliki daya tekan investigatif tanpa menghakimi pihak yang diberitakan sebelum ada hasil pemeriksaan resmi.
Jurnalis : Wahyu
